tirto.id - DPR RI menggelar rapat paripurna pada Kamis (6/2/2020) sore. Rencananya, rapat ini hanya membahas Pengesahan RUU Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, tapi sejumlah anggota DPR RI juga melempar interupsi perihal pembentukan panitia khusus (pansus) Jiwasraya.
Interupsi pertama datang dari anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Sartono.
Ia mengungkapkan, telah ada surat kepada pimpinan DPR yang ditandatangani 104 anggota DPR terkait pembentukan pansus hak angket Jiwasraya.
"Saya pikir seluruh rakyat ingin mendengar penjelasan tahapan-tahapan proses yang sudah diitndaklanjuti oleh pimpinan [terkait surat tersebut]," kata Sartono.
Menurutnya, pembentukan pansus perlu dilakukan demi membongkar total skandal yang diduga merugikan negara Rp16 triliun itu.
Interupsi juga datang dari politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Junaidi Auly.
Ia menjelaskan skandal Jiwasraya telah menimbulkan kerugian negara yang amat besar, kejahatan itu pun diduga dilakukan secara terorganisir hingga mengakibatkan manipulasi laporan keuangan.
"Kemudian dugaan kelemahan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian BUMN," kata dia.
Atas hal itu, sama seperti Sartono, Ahmad menanyakan tindak lanjut pimpinan DPR atas surat permohonan pembentukan pansus.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar pun langsung menanggapi hal itu. Ia membenarkan surat itu telah diterima oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin, tapi surat itu belum dibawa ke rapat pimpinan.
Dalam forum rapim akan dilihat apakah syarat-syarat untuk membentuk pansus apakah sudah terpenuhi atau belum.
Muhaimin melanjutkan, jika telah melalui rapat pimpinan, maka permohonan itu dibawa ke Badan Musyawarah untuk kemudian disampaikan Rapat Paripurna.
"Sampai hari ini saya juga belum menerima dan bekum tahu karena itu dari Pak Aziz akan segera kita bawa pada rapat pimpinan," kata dia.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Zakki Amali
