Indeks Korupsi

Mahfud mengkritik cara para pembantu Presiden Prabowo mencari-cari pembenaran untuk wacana memaafkan koruptor.

Yudi Purnomo berharap Imigrasi segera mencegah Yasonna Laoly dan Hasto Kristiyanto bepergian ke luar negeri dan menahan sementara paspornya.

Mahfud MD menilai sulit memastikan kejujuran seorang koruptor yang meminta pengampunan dengan menyerahkan uang yang telah diambil ke negara.

Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menilai berbagai kasus korupsi saat ini tak lepas dari kepentingan politik tertentu.

KPK menemukan berbagai masalah yang muncul pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), mulai dari tahapan seleksi.

ICW menilai akan jauh lebih baik bila Prabowo berfokus mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR.

Imbauan ini disampaikan komisi antirasuah menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Rencana ini merupakan strategi pemberantasan rasuah dengan menekankan pada pemulihan kerugian negara (asset recovery).

Penyidik Kejati DKJ juga memeriksa Kabid Pemanfaatan Dinas Kebudayaan berinisial MFM dan Pemilik EO GR-Pro berinisial GAR di kasus korupsi Disbud DKJ.

Iwan kini tersandung kasus dugaan korupsi anggaran Disbud Jakarta senilai Rp150 miliar.

Pemprov Jakarta menghormati pengusutan kasus dugaan korupsi Rp150 miliar yang dilakukan Kejati Jakarta.

Prabowo akan memaafkan koruptor, jika hasil korupsinya dikembalikan kepada negara.

Teguh mengaku, telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta, Marullah Matali, terkait rencana penonaktifan Iwan.

Peluang pemanggilan Perry Warjiyo usai penyidik KPK menggeledah ruangannya, Senin (16/12/2024) malam.

Terdakwa Dwi menerima suap dari 6 calon bintara dengan nilai Rp2,29 M sementara Zainal terima dari 1 calon bintara dengan nilai Rp350 juta.

Bambang terbukti secara sah dan meyakinkan menerima uang Rp500 juta untuk menyalahgunakan wewenang pemberian kredit yang tidak memenuih syarat.

Kasus ini mencuat karena laporan nasabah LPD Desa Adat Ngis yang tidak bisa mengajukan kredit karena tercatat mempunyai utang.

Kehadiran lembaga tunggal baru yang menangani kasus korupsi dikhawirkan akan memicu masalah yang lebih kompleks.

Kasus dugaan korupsi timah oleh ketiga eks Kadis ESDM Bangka Belitung ini disebut merugikan keuangan negara senilai Rp300 triliun.

JPU membacakan surat tuntutan 9 terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah. Simak selengkapnya.