Indeks Korupsi

Langkah politik Aher yang mendorong istrinya mencalonkan diri sebagai kepala daerah bukan hal baru dalam praktik dinasti politik di Indonesia. Di Pulau Jawa saja, sejak 2010 setidaknya ada enam kepala daerah yang mewarisi jabatan suaminya.

Adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi), Arif Budi Sulistyo membantah pernah bertemu dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiastedi untuk membahas masalah pajak perusahaan PT EKP, namun bertemu untuk mengurusi pajak perusahaannya.

Sidang kasus suap di Ditjen Pajak menyenggol nama artis Syahrini. Pejabat pajak Handang Soekarno diduga "membereskan" persoalan-persoalan pajak perusahaan atau perorangan, selain PT EKP.

Terdakwa korupsi proyek e-KTP, Irman yang merupakan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) membantah pernyataan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini terkait permintaan uang untuk mantan Mendagri Gamawan Fauzi.

Chairuman Harahap membantah menerima duit e-KTP sejumlah 584 ribu dolar AS dan Rp26 miliar.

Dalam kesaksiannya di sidang kedua kasus korupsi e-KTP, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku pernah ke Singapura bersama dua anak buahnya, yaitu Irman dan Sugiharto, terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP.

Dalam kesaksiannya di sidang kedua korupsi e-KTP, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini mengaku menerima uang 500 ribu dolar AS terkait proyek KTP Elektronik (e-KTP).

Dalam keterangan di persidangan kasus korupsi e-KTP, mantan Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan Komisi II DPR RI periode 2009-2014 mengusulkan perubahan sumber anggaran proyek pengadaan e-KTP.

Dalam kesaksian di sidang kedua kasus dugaan korupsi e-KTP, mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membantah menerima uang terkait korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) senilai 4,5 juta dolar AS dan Rp50 juta.

Gamawan Fauzi membantah bahwa dirinya menerima uang dari kasus proyek e-KTP ini dan meminta semua pihak tidak melakukan fitnah kepada orang lain.

Partai Hanura menilai wacana hak angket kasus dugaan korupsi KTP Elektronik akan menimbulkan kegaduhan baru sehingga sebaiknya dikritisi saja melalui komisi terkait di DPR yaitu Komisi III.

Ada banyak contoh anak diktator yang naik ke kursi kekuasaan dengan menjual nama orangtuanya.

Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan tidak terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) dalam proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) seperti yang dituduhkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Direktur Utama PT Pertani Wahyu diperiksa KPK sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait permohonan uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi.

Semangat kolektivisme atau kebersamaan atau gotong-royong bisa membikin seseorang lebih mudah terseret ke dalam perilaku korup.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami alur peristiwa dan beberapa hal yang signifikan dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait permohonan uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membeberkan lebih lanjut aliran dana proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) yang dialokasikan kepada partai politik tertentu pada proses persidangan.

Setelah mengadakan gelar perkara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan akan mengumumkan tersangka baru kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musa Zainuddin diperiksa KPK sebagai tersangka tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2016.

Sidang kedua kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 akan menghadirkan delapan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).