Indeks Korupsi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan setiap narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa hukuman, termasuk juga para terpidana kasus korupsi. Remisi itu tetap akan mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang Pemberian Remisi.

Ditetapkannya I Putu Sudiartana sebagai tersangka korupsi oleh KPK, tentu menambah panjang daftar politisi Partai Demokrat yang menjadi pesakitan komisi antirasuah. Partai berlambang mercy pun langsung merespons dengan cepat. Demokrat meminta KPK mengusut tuntas kasus OTT terhadap Sudiartana dengan tetap mempertahankan praduga tak bersalah.

Edy Nasution, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didakwa menerima suap dari Presiden Komisaris Lippo Group, Eddy Sindoro, bersama empat orang lain. Uang suap senilai Rp150 juta diberikan untuk melancarkan dua perkara yang dihadapi Lippo Group di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan jika kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang menelan kerugian negara senilai Rp138,7 triliun itu masih berjalan.

Ibarat good boy and bad boy. Jika Artidjo Alkostar berjuang mengangkat nama baik institusi MA sebagai lembaga yang “agung”, maka seolah-olah kasus operasi tangkap tangan KPK terhadap panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution yang ikut menyeret nama Sekretaris MA Nurhadi mencoreng reputasi MA sebagai lembaga hukum tertinggi.

 Kepala bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan secara teknis, akan lebih mudah jika penyidik yang ke Kejaksaan Agung daripada membawa tersangka ke KPK. La Nyalla sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh KPK pada 11 Maret 2015 saat kasus ini masih dalam tingkat penyelidikan.

Pemilik PT Citra Gading Asritama (CGA) Ichsan Suaidi dan pengacara Awang Lazuardi Embat divonis 3,5 tahun penjara ditambah denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan karena terbukti menyuap Kasubdit Kasasi Perdata Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna untuk menunda pengiriman salinan putusan kasasi.

Hasil penelusuran tirto.id yang dihimpun dari berbagai sumber mengungkapkan, setidaknya ada 28 orang, mulai hakim, panitera, jaksa, dan polisi yang menjadi pesakitan KPK sejak 2006 sampai 2016. Data tersebut belum termasuk kasus hukum yang ditangani lembaga kepolisian dan kejaksaan, serta para penegak hukum yang mendapat sanksi etik.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, Samadikun Hartono baru mengangsur uang Rp21 miliar dari Rp169 miliar yang harus dibayar oleh dirinya sesuai perintah Mahkamah Agung.

KPK menyampaikan bahwa pihaknya tidak menemukan perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,64 hektare oleh Pemerintah DKI Jakarta pada 2014.

Mantan anggota DPR dari fraksi Hanura, Dewie Yasin Limpo akhirnya dijatuhi vonis pidana 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider kurungan tiga bulan. Dewie dan stafnya, Bambang Wahyu Hadi terbukti menerima suap terkait proyek pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni sembilan tahun penjara.

Ketua KPK Agus Rahardjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI memberikan penjelasan terkait tidak ditemukannya unsur korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,64 hektar.

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/6/2016) kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta.

KPK berharap keempat polisi, yaitu Brigadir Polisi Ari Kuswanto, Brigadir Polisi Dwianto Budiawan, Brigadir Polisi Fauzi Hadi Nugroho, dan Ipda Andi Yulianto yang dijadwalkan diperiksa komisi antirasuah pada Selasa (7/6/2016) sebagai saksi Doddy Aryanto Supeno kooperatif memenuhi panggilan.

KPK memanggil ketujuh saksi untuk tersangka Edi Santoni. Pemanggilan tersebut terkait dengan kasus Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan honor Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu tahun 2011.

Kejagung akan tetap mengeluarkan sprindik baru meski banyak kasus yang ditanganinya kalah dalam sidang praperadilan, seperti kasus La Nyalla Mattalitti yang tiga kali permohonan praperadilannya dikabulkan PN Surabaya.

Istri Nurhadi, Tin Zuraida, dipanggil oleh KPK untuk diminta informasinya terkait dengan kasus yang menimpa suaminya. Sebelumnya, KPK juga memangil sopir Nurhadi, Royani, untuk diminta keterangan, namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan.

Indonesia Corruption Watch menilai, Janner Purba selaku Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Bengkulu yang terbukti menerima suap dalam Operasi Tangkap Tangan pada Senin 23 Mei 2016 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, layak dihukum seumur hidup karena rekam jejaknya yang dikenal sebagai "raja vonis bebas terdakwa perkara korupsi".

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memerintahkan Kabareskrim Irjen Pol Ari Dono Sukmanto untuk segera menyelesaikan kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobile crane di PT Pelindo II. Kapolri juga mengingatkan agar kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan aturan dan tidak menggunakan kasus tersebut untuk kepentingan lain.

Persoalan penegakan hukum, terutama dalam korupsi masih belum berjalan dengan baik. Sehingga reformasi di bidang peradilan perlu dipikirkan secara matang. Namun, pemerintah belum membahas mengenai kemungkinan dikeluarkannya Perppu.