Indeks Korupsi
Kasus Suap yang Menodai 10 Tahun Karier Emirsyah Satar
Emirsyah Satar adalah sosok penting dalam proses transformasi Garuda. Banyak yang mengapresiasi langkahnya menyelamatkan Garuda dari keterpurukan. Sayang, prestasinya tercoreng oleh kasus dugaan suap yang baru saja diungkap oleh KPK.
Gurita Suap Rolls-Royce
Rolls-Royce mengakui kejahatannya menyuap dan bersedia membayar denda. Rolls-Royce melakukan suap di tujuh negara, termasuk Indonesia.
Korupsi Eks Dirut Garuda Dipastikan Bersifat Pribadi
Kasus korupsi dengan tersangka ESA menurut KPK tidak melibatkan perusahaan. Tersangka yang juga mantan Dirut Garuda Indonesia terbukti melakukan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat.

Diperiksa Dugaan Kasus Korupsi, Sylvi: Insya Allah Saya Siap
Agus merasa pemeriksaan Sylvi mendiskreditkan dirinya dalam Pilkada DKI Jakarta

Sylviana Murni Diperiksa Bareskrim Polri Jumat
Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial Pemprov DKI tahun 2014 dan 2015 pada Jumat (20/1/2017).
Ketua KPK Isyaratkan akan Ada Tersangka Baru di Kasus e-KTP
Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan ada kemungkinan besar muncul tersangka baru di kasus e-KTP
Birokrasi, Urutan Pertama Pelaku Korupsi di Indonesia
Indonesia Corruption Watch (ICW) umumkan peringkat pertama pelaku korupsi di Indonesia berasal dari kalangan birokrasi, sejak 2004 sampai semester II 2016.

Petinggi Samsung Dipanggil Jaksa Terkait Skandal Korupsi
Tim investigasi khusus Korea Selatan menggali hubungan Presiden Park Geun-hye dengan petinggi Samsung grup Lee Jae Yong.

Bupati Klaten Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus Suap
Hari ini Bupati Klaten Sri Hartini memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam kasus dugaan korupsi penerimaan suap untuk mutasi jabatan di pemerintahan Kabupaten Klaten, Jateng dengan tersangka Suramlan.

Kejayaan dan Kejatuhan Si Pengadu Domba Cornelis Speelman
Cornelis Speelman menjadi sosok yang memuluskan penguasaan VOC di berbagai wilayah Nusantara. Kinerja hebat itu sebanding dengan korupsi yang dilakukan Speelman.
Setnov Hanya Jelaskan Hal Normatif Saat Diperiksa KPK
Saat menjalani pemeriksaan KPK selama 4 jam, Ketua DPR Setya Novanto mengaku hanya mengklarifikasi sejumlah pertemuan antara Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pembahasan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E). Isi dari pemeriksaan tersebut, menurut Setya Novanto, hanya mengklarifikasi hal-hal normatif seputar pertemuan itu.

KPK Blak-blakan Soal Banyaknya Kasus yang Mangkrak
KPK menyebut banyak kasus yang berlarut-larut di tingkat penyidikan. Salah satu alasannya adalah kekurangan penyidik, di samping memang kasusnya yang membutuhkan waktu lama agar matang.
Wapres: Tak Semua Politik Dinasti Korup
Jusuf Kalla menilai, tidak semua kepala daerah dari politik dinasti bermasalah dan terlibat kasus korupsi.
Membongkar Korupsi Proyek Infrastruktur
ICW mencatat nilai kerugian akibat korupsi dalam proyek infrastruktur lebih besar dibanding korupsi lain.

Karena Korupsi, VOC Bubar Saat Jelang Tahun Baru
Akhir tahun 1799 menjadi tahun terakhir eksisnya VOC. Besarnya pengeluaran ditambah korupsi dan utang yang mencapai 136,7 juta gulden membuat VOC bangkrut di jelang tahun baru 1800 itu.
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Klaten Sri Hartini
Ada 8 orang yang diamankan dari OTT KPK di Klaten, termasuk Sri Hartini yang tidak lain adalah Bupati Klaten.
Bupati Klaten Sri Hartini Masih dalam Penyelidikan KPK
Bupati Klaten yang ditangkap dalam OTT tengah dalam pemeriksaan KPK. Peningkatan status penyidikan dan penetapan tersangka akan dilakukan hari ini.
TNI Tetapkan Bambang Udoyo Tersangka Kasus Suap Bakamla
Pihak TNI menetapkan pejabat Bakamla yakni Bambang Udoyo sebagai tersangka kasus suap proyek satelit monitoring di Bakamla. Sebagai pejabat pembuat komitmen, Bambang diduga ikut menerima suap.
Seberapa Besar Pencabutan Hak Politik Halangi Rio Capella?
Bekas Ketua Umum Partai Nasdem Rio Capella akhirnya bebas. Sewaktu divonis, Rio dikenai hukuman tambahan pencabutan hak politik. Tapi, halangan itu ternyata hanya berlaku beberapa tahun saja.
Perma 13/2016 Terbit, KPK Siap Usut Korupsi di Korporasi
Ketua MA Hatta Ali menyatakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dicantumkan dalam berita negara. Kabar ini menjadi angin segar bagi KPK yang siap mengusut korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.
Masuk tirto.id








