Indeks Korupsi

Terkait kasus Rumah Sakit Sumber Waras, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang untuk melakukan pembuktian terbalik. Pasalnya, Ahok beranggapan kasus Rumah Sakit Sumber Waras yang dikaitkan dengan dirinya adalah fitnah menjelang Pilkada 2017 mendatang.

KPK kembali memanggil tiga anggota Polri terkait kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga orang anggota Polri tersebut adalah Fauzi Hadi Nugroho, Andi Yulianto dan Dwianto Budiawan.  Ia diperiksa sebagai saksi untuk Doddy Aryanto Supeno.

Kejagung menilai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih mampu menangani kasus korupsi yang menjerat La Nyalla Mattalitti. Kejagung juga menunggu langkah Kejati Jatim untuk mengeluarkan sprindik baru untuk menetapkan La Nyalla sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah untuk Kadin Jatim yang merugikan keuangan negara Rp48 miliar.

KPK akan bekerja sama dengan Kejaksaan, Polri, Mahkamah Agung dan berupaya keras memperbaiki situasi lembaga penegak hukum yang saat ini bermasalah.

KPK masih terus menelusuri aliran dana dalam perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta.

Nurhadi membantah sembunyikan sopirnya yang bernama Royani. KPK sedang mencari Royani karena dia sudah dua kali dipanggil komisi antirasuah tapi tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan sehingga Royani diduga disembunyikan.

Penerbitan sprindik baru yang ketiga kalinya dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk tersangka korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur yang juga Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti, didukung penuh oleh HM Prasetyo selaku Jaksa Agung.

FIFA memecat Markus Kattner, direktur keuangan organisasi tersebut, karena kedapatan menerima uang suap jutaan dolar Amerika Serikat selama lebih dari enam tahun.

Nurhadi memenuhi panggilan komisi antirasuah sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan seragam dinas Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) yaitu, H Marjuzi, Nurfadila dan Maksun diduga telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp360 juta pada 2014 lalu.

Wacana pemberlakuan nomor kependudukan tunggal (SIN) oleh pemerintah mendapatkan dukungan dari ICW dan KPK. Kedua lembaga tersebut sepakat bahwa SIN dapat mengurangi ruang gerak bagi perilaku korupsi sekaligus meningkatkan kepatuhan warga negara terhadap hukum.

Nurhadi dan petinggi PT Paramount Enterprise Eddy Sindoro mangkir dari panggilan KPK. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang didaftarkan di PN Jakpus.

Politisi PKS Fahri Hamzah menegaskan akar kebobrokan politik di Indonesia saat ini adalah sikap partai politik yang sering meminta setoran kepada para anggotanya.

KPU Kabupaten Karawang digeledah tim penyidik Kejaksaan Negeri terkait dugaan korupsi anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan terkait penanganan kasus dugaan korupsi anggaran pilkada di lingkungan KPU Karawang.

Hari ini, Kamis (19/5/2016) KPK memeriksa Presiden Direktur PT Metropolitan Tirtaperdana Rudy Nanggulangi. Perusahaan itu diketahui memiliki saham sekitar 25 persen di PT Kymco Lippo Motor Indonesia. Pemeriksaan itu sebagai langkah komisi antirasuah mendalami keterlibatan sejumlah pihak yang pernah berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat termasuk keterlibatan PT Metropolitan Tirtaperdana dalam kasus dugaan pemberian hadiah terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang didaftarkan di PN Jakpus.

Kamaluddin Harahap dituntut 7 tahun penjara karena terbukti menerima suap sebesar Rp1,26 miliar dari Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Jaksa juga menuntut agar Kamaluddin membayar uang pengganti sebesar Rp1,26 miliar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengkritisi upaya pemberantasan korupsi yang menurutnya dilakukan dengan berlebihan sehingga membuat takut orang-orang pemerintahan.

KPK memeriksa anggota Polri yang bertugas sebagai penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Subang Ojang Sohandi.

Andi Taufan Tiro irit bicara saat dirinya tiba di gedung KPK. Andi diperiksa sebagai tersangka korupsi proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.

Muhammad Nazaruddin dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan karena melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dikategorikan sebagai "grand corruption".