tirto.id - Kementerian Keuangan RI berkomitmen melakukan upaya pencegahan berlapis terhadap korupsi di lingkungan kerjanya. Pencegahan akan dilakukan antara lain dari sisi belanja dilakukan proses verifikasi secara bertahap, termasuk di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dengan demikian pembelanjaan jelas terdata dengan baik.
"Dengan berbagai aturan yang diterapkan diharapkan mampu mencegah terjadinya tindakan rasuah," kata Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulaimansyah usai Peringatan Hari Antikorupsi di Gedung Keuangan Negara Manado, Sabtu, (10/12/2016) sebagaimana dilaporkan kantor berita Antara.
Selain itu, katanya, menghilangkan pembayaran tunai untuk pembayaran belanja maupun gaji pegawai sehingga pembayaran apapun terdata dengan baik. Selanjutnya mengurangi kontak fisik karena dengan demikian bisa mencegah terjadinya korupsi.
"Demikian sistem yang dibangun, diharapkan upaya pencegahan bisa efektif dilakukan," katanya.
Namun, lanjutnya, meskipun telah dilakukan pencegahan sedemikian rupa, pelaksanaan dan kesuksesan dari sistem yang dibangun tersebut bergantung kepada mental masing-masing pegawai.
"Namun kami bertekad untuk memberantas korupsi, dengan berbagai upaya yang dilakukan," katanya.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Suluttenggo Dionysius Lucas Hendrawan menjunjung tinggi nilai di Kementerian Keuangan seperti integritas, kemudian sinergi, profesional, pelayanan dan kesempurnaan.
"Hal itulah yang menjadi jiwa jiwa insan keuangan," ungkapnya.
Dengan demikian akan menciptakan nilai budaya kerja yang sehat, sehingga diharapkan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan mencegah terjadinya korupsi.
Dalam kegiatan hari antikorupsi dilakukan berbagai kegiatan di antara senam bersama, dan melakukan pembacaan deklarasi anti korupsi.
Selain itu, juga dilakukan aksi simpatik berupa pembagian gelas kepada masyarakat yang dilakukan di depan Gedung Keuangan Negara dan titik lainnya. Selain itu, juga dilakukan berbagai kegiatan lainnya.
Penulis: Mutaya Saroh
Editor: Mutaya Saroh
