Indeks Korupsi

Dalam kesaksiannya di sidang kedua kasus korupsi e-KTP, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku pernah ke Singapura bersama dua anak buahnya, yaitu Irman dan Sugiharto, terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP.

Dalam kesaksiannya di sidang kedua korupsi e-KTP, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini mengaku menerima uang 500 ribu dolar AS terkait proyek KTP Elektronik (e-KTP).

Dalam keterangan di persidangan kasus korupsi e-KTP, mantan Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan Komisi II DPR RI periode 2009-2014 mengusulkan perubahan sumber anggaran proyek pengadaan e-KTP.

Dalam kesaksian di sidang kedua kasus dugaan korupsi e-KTP, mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membantah menerima uang terkait korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) senilai 4,5 juta dolar AS dan Rp50 juta.

Gamawan Fauzi membantah bahwa dirinya menerima uang dari kasus proyek e-KTP ini dan meminta semua pihak tidak melakukan fitnah kepada orang lain.

Partai Hanura menilai wacana hak angket kasus dugaan korupsi KTP Elektronik akan menimbulkan kegaduhan baru sehingga sebaiknya dikritisi saja melalui komisi terkait di DPR yaitu Komisi III.

Ada banyak contoh anak diktator yang naik ke kursi kekuasaan dengan menjual nama orangtuanya.

Semangat kolektivisme atau kebersamaan atau gotong-royong bisa membikin seseorang lebih mudah terseret ke dalam perilaku korup.

Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan tidak terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) dalam proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) seperti yang dituduhkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Direktur Utama PT Pertani Wahyu diperiksa KPK sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait permohonan uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami alur peristiwa dan beberapa hal yang signifikan dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait permohonan uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membeberkan lebih lanjut aliran dana proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) yang dialokasikan kepada partai politik tertentu pada proses persidangan.

Setelah mengadakan gelar perkara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan akan mengumumkan tersangka baru kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musa Zainuddin diperiksa KPK sebagai tersangka tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2016.

Dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP, ada 25 nama pejabat yang disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ada ketidakyakinan nama-nama tersebut akan diusut dan diproses hukum.

Sidang kedua kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012 akan menghadirkan delapan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak risau dengan pelaporan dirinya ke KPK baru-baru ini dan malah menganggapnya sebagai pertanda elektabilitas dia menanjak jelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,314 triliun dinilai oleh Ketua PBNU bukan lagi korupsi melainkan upaya merampok negara.

Sepanjang tahun 2016, sejumlah anggota DPR terjerat dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. Maka tak heran jika survei Global Corruption Barometer menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup. Apalagi DPR juga cukup getol ingin merevisi UU KPK.

Pengusaha Andi Agustinus atau Andi Narogong, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini dan tim yang dibentuk disebut Tim Fatmawati telah merancang kemenangan konsorsium PNRI dalam proses pelelangan proyek e-KTP, disebut dalam dakwan JPU KPK.