Indeks Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan wali kota non aktif Cimahi Atty Suharti dan suaminya yang juga mantan Wali Kota Cimahi Itoch Tohija hari ini, (02/12/2016).

Penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi selama ini belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor karena penegakan hukum yang berintegritas belum terlaksana secara maksimal di negara Indonesia. Selain itu masih ada masalah yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi.

Jaksa penuntut umum menuntut mantan Ketua Kadin Jawa Timur itu dengan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp600 juta subsidair enam bulan kurungan karena dianggap terbukti melakukan korupsi dana hibah dan bantuan kepada Kadin Jawa Timur.

Jaksa Penuntut Umum, Didik Farkhan, dalam pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (30/11/2016) meminta meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman enam tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan kepada mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Ratu Rita Akil, istri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar kembali diperiksa KPK dalam penyidikan kasus suap yang melibatkan suaminya. Akil Mochtar terlibat dalam tindak pidana suap terkait gugatan pilkada Buton.

Sepanjang tahun 2016, KPK telah melakukan OTT sebanyak 13 kali. Sayangnya, dari sekian banyak OTT dan kasus yang ditangani KPK rata-rata adalah kasus korupsi kecil, baik dari sisi nominal kerugian negara, maupun dari aktor yang terjerat dalam kasus tersebut. Kejar setorankah?

Tersangka Dahlan Iskan menjalani sidang perdana kasus pelepasan aset BUMD Jawa Timur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur.

Warga membubuhkan tanda cap tangan sebagai tanda dukungan pada saat Deklarasi Anti Korupsi di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (27/11). 

Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) kejaksaan telah mengeksekusi sebanyak 1.557 orang terpidana kasus korupsi.

HM Prasetyo mengonfirmasi bahwa jaksa yang ditangkap Tim Sapu Bersih Pungli Jawa Timur adalah anggota tim jaksa perkara kasus dugaan korupsi mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan

KPK menyatakan tersangka kasus dugaan korupsi gratifikasi yang melibatkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto akan bertambah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Madiun memastikan pemerintahan akan tetan berjalan pada jalurnya.

Perdana Menteri India Narendra Modi menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritasnya. Ia kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras terhadap para koruptor. Dalam retorika Modi, korupsi mengancam nasionalisme India.

Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR RI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengungkap kasus-kasus besar, salah satunya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang disebut menguras keuangan negara hingga Rp140 triliun.

KPK menyita dua aset milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin. Aset tersebut berupa gedung ruko serta tanah dan bangunan di Jakarta Selatan.

Sri Mulyani mengapresiasi langkah KPK terkait adanya pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang tertangkap menerima suap. Menteri Keuangan itu pun bertekad untuk membersihkan lembaga Kementerian Keuangan dari praktik korupsi.

KPK meyakini dapat menjerat petinggi Lippo Grup, Eddy Sindoro meskipun ia berada di luar negeri. Ia diduga terlibat dalam kasus suap yang menjerat mantan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Edy Nasution.

Abang pedangdut Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah divonis 2 tahun penjara, ditambah denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan karena terbukti bersalah menyuap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Rohadi. Sedangkan pengacara Saipul, Berthanatalia Ruruk Kariman divonis 2,5 tahun dan denda Rp50 juta.

Permohonan status "Justice Collaborator" pengacara Saipul Jamil, Berthanatalia Ruruk Kariman, ditolak.

Nicolas Sarkozy dituding menerima uang sejumlah 50 juta euro dari Moammar Gaddafi berkaitan dengan kegiatan kampanye pada 2007 lalu. Namun, pihak Sarkozy hingga saat ini belum mengeluarkan komentar apapun terkait tuduhan tersebut.

KPK menahan Marthen Dira Tome sebagai tersangka dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah tahun 2007 sebesar Rp77 miliar saat menjabat Kasubdin PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT.