Indeks Korupsi

Muhammad Nazaruddin dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan karena melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dikategorikan sebagai "grand corruption".

KPK menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Aceh 2007-2012 Irwandi Yusuf dalam perkara dugaan korupsi dalam proyek pembangunan dermaga Sabang 2011 yang dibiayai APBN.

PB HMI melaporkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, ke polisi terkait dengan pernyataannya yang dinilai telah melecehkan HMI.

YLBHI minta aparatur di lembaga peradilan, baik hakim, kepaniteraan, kesekretariatan dan tenaga lainnya yang tersandung masalah hukum untuk mundur

Kejagung belum bisa memastikan di mana posisi buronan kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti.

KPK memeriksa Wakil Wali Kota Ambon Muhammad Armyn Syarif Latuconsina dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR anggaran 2016.

Kejagung menahan petinggi BUMD Riau terkait dugaan korupsi penyertaan modal sebesar Rp300 miliar pada tahun anggaran 2012.

KPK memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Brantas Adipraya, Bambang E. Marsono, pada 15 April 2016 guna mengembangkan penyelidikan kasus dugaan percobaan suap penghentian perkara yang terjadi dalam perusahaan tersebut.

Kepolisian Panama menggeledah kantor pusat Mossack Fonseca, firma hukum yang dokumen-dokumen bocornya telah menyingkapkan bagaimana orang-orang kaya dan berkuasa di seluruh dunia menggunakan perusahaan-perusahaan offshore di negara-negara tax havens, atau bebas pajak, sebagai tempat menyimpan asset mereka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar pemerintah di Provinsi Banten menerapkan sistem e-planning. Pasalnya, data lembaga antirasuah tersebut menunjukkan intervensi pihak luar dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran di Banten masih kuat, sehingga menjadi kerawanan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah uang tunai saat melakukan penangkapan terhadap salah seorang jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, berinisial "D".

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan keterangan yang berbeda terkait penangkapan jaksa di sekitar Gedung Kejati Jabar, Kota Bandung, pada Senin (11/4/2016) pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Kejaksaan Agung kembali memeriksa mantan Komisaris PT Mobile8 Telecom, Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau yang akrab disapa Hary Tanoe sebagai saksi dugaan korupsi kelebihan bayar pajak perusahaan telekomunikasi tersebut pada priode 2007-2008.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Senin (11/4/2016). Mereka akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) reklamasi tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pemerintahan Presiden Xi Jinping tengah gencar melakukan pembersihan terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan mengkampanyekan antikorupsi di Cina.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi, di Jakarta. Ia diperiksa sebagai tersangka terkait pemberian suap dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Reklamasi Teluk Jakarta.

Direktur PT Windu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir didakwa memberikan suap sebesar Rp4,28 miliar kepada anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti (DWP) agar meloloskan proyek dari program aspirasi DPR disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Budi Supriyanto disebut menerima uang 305.000 dolar Singapura atau sekitar Rp2,9 miliar sebagai “fee” enam persen dari program DPR untuk rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said membantah mendapat janji pemberian uang dari anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, partainya tidak akan mentolelir jika ada kader yang terlibat kasus korupsi. Partai besutan Prabowo Subianto tersebut akan memberikan sanksi tegas bagi kader yang terbukti korupsi.