Indeks Korupsi

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengapresiasi putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung terkait kasasi yang dijatuhkan pengacara OC Kaligis. Vonis yang diperberat hingga 10 tahun penjara itu diharapkan jadi catatan untuk para penegak hukum agar hati-hati dalam menjalankan perannya.

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby Reynold Mamahit terbukti melakukan korupsi.

Tujuh anggota DPRD Sumatera Utara yang menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji dari Gubernur Gatot Pujo Nugroho, ditahan KPK.

Ruslan Abdul Gani, mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) didakwa telah merugikan keuangan negara dalam proyek pembangunan Dermaga Bongkar. Dalam surat dakwaannya, ia menyebutkan bahwa Gubernur Aceh periode 2009-2012 juga terlibat karena menerima keuntungan dari proyek tersebut.

Andri Tristianto Sutrisna selaku Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dijatuhi hukuman 13 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta.

KPK sosialisasikan aplikasi tata kelola pemerintahan guna mencegah korupsi dalam acara "Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi: Diseminasi Praktik Terbaik Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik", di Makassar.

Agus Rahardjo meminta peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk turut bersama-sama berjuang dalam upaya pemberantasan korupsi yang semakin merajalela di tanah air.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengakui kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Agung semakin berkurang dikarenakan masih banyak jaksa yang terjerat kasus hukum, mulai dari kasus penyalahgunaan narkoba hingga korupsi.

Sareh Wiyono mengaku kenal dengan panitera PN Jakut, Rohadi saat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara asusila yang dilakukan penyanyi dangdut, Saipul Jamil.

KPK telah menetapkan empat tersangka korupsi yang berkaitan dengan pengurusan kasus perkara asusila Saipul Jamil. Sementara itu, empat hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah dijadwalkan dalam pemeriksaan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, korupsi, narkoba, dan terorisme adalah musuh besar negara yang harus dilawan. 

Kabareskrim Polri mendatangi KPK untuk bertemu pimpinan KPK dalam rangka berkoordinasi untuk meningkatkan sinergitas penangangan kasus korupsi.

Nota keberatan (eksepsi) yang diajukan Doddy Aryanto Supeno dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap sebesar Rp150 juga kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution ditolak majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

KPK akan memanggil penyanyi dangdut Saipul Jamil sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian suap terhadap penitera di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Mohamad Sanusi (MSN), yang merupakan tersangka penerima uang suap sebesar Rp2 miliar dari Direktur PT Agung Podomoro Land juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang oleh KPK.

Kamboja pada Kamis, (07/07/2016), menyangkal tuduhan kelompok penekan anti-korupsi bahwa Perdana Menteri Hun Sen dan keluarganya meraup sekitar 200 juta dolar Amerika Serikat dalam kepentingan usaha, termasuk penyerobotan tanah dan perusakan lingkungan.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Ronny Sompie memastikan bahwa Royani yang merupakan mantan supir Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi masih di Indonesia meski hingga saat ini belum diketahui keberadaannya.

Komisi Yudisial (KY) berharap penangkapan aparat Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT), menjadi kasus terakhir yang menyeret aparat pengadilan

Anggota DPR I Putu Sudiartana dicokok KPK karena menerima suap Rp500 juta. Padahal, ia pengusaha sukses dengan harta miliaran rupiah.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan setiap narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa hukuman, termasuk juga para terpidana kasus korupsi. Remisi itu tetap akan mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 tentang Pemberian Remisi.