Masuk tirto.idIndeks Korupsi
Hari Antikorupsi: Suramnya Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi
Pemberantasan korupsi di era Jokowi semakin diragukan usai terbitnya UU KPK baru, keringanan hukuman koruptor, putusan lepas hingga pemberian grasi koruptor.
Agus Rahardjo Klaim Indeks Persepsi Korupsi Membaik di Periodenya
Di era kepemimpinan Agus, angka IPK meningkat secara bertahap. Di 2015, angka IPK 36. Di 2016 naik 1 poin dan bertahan hingga 2017. Di tahun 2018, IPK naik 1 poin menjadi 38.
Eks Menag Lukman Hakim akan Menjadi Saksi Sidang Kasus Romahurmuziy
Lukman akan menjadi saksi bersamaan saksi lainnya yakni Sekretaris DPW PPP Jatim Norman Zein, mantan Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa Noer, dan Asep Saifudin Chalim.
Grasi Annas: Jokowi Abaikan Agenda Pemberantasan Korupsi?
Grasi tak sekadar melihat aspek individu bersangkutan, tapi juga dampaknya kepada masyarakat.
KPK Larang Saksi Kasus Korupsi Wali Kota Medan Ke Luar Negeri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang Farius Fendra--selaku saksi kasus dugaan suap proyek dan jabatan yang menjerat Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin--untuk bepergian ke luar negeri hingga 28 Mei 2020 seiring dengan berjalannya pemeriksaan
Reformasi BUMN Erick Tohir Harus Lampaui Bongkar-Pasang Pejabat
Ambisi Erick Thohir untuk membawa BUMN bersaing di tingkat global tak dapat dilakukan bila sekadar mereformasi struktur organisasi.
Komisi III DPR Cecar Komisioner yang Gugat UU KPK ke MK
Ketua KPK, Agus Raharjo mengatakan, permohonan judicial review ini hanyalah sikap pribadi, bukan sikap lembaga.
Dicecar Komisi III DPR, Ketua KPK: Seperti Negeri Rumor Saja
KPK hanya menangani dua perkara yang dititipkan Jokowi yakni terkait Helikopter AW dan Petral.
Dalih KPU Larang Eks Koruptor di Pilkada: Belajar dari Kasus Kudus
Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengatakan larangan mantan napi korupsi mencalonkan diri di Pilkada 2020 karena belajar dari kasus Kudus dan Tulungangung.
KPK Panggil Direktur Pelayanan Angkasa Pura II terkait Korupsi BHS
KPK akan memanggil Direktur Pelayanan dan Fasilitas Bandara PT Angkasa Pura II, Ituk Herarindri terkait kasus kasus suap pengadaan pekerjaan BHS PT Angkasa Pura Propertindo.
Kasus Korupsi RTH Bandung, KPK Periksa 11 Saksi Lintas Profesi
KPK memeriksa 11 saksi untuk tersangka Dadang Suganda dalam kasus RTH Bandung pada Jumat, 22 November 2019.
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Kok Bisa Mendagri Tito Gegabah?
Mendagri Tito Karnavian tak mempermasalahkan eks napi koruptor ikut pilkada. Sikapnya ini dinilai gegabah dan gagal paham soal restorative justice.
Direktur Bisnis PT INTI Dipanggil KPK terkait Suap Proyek AP II
KPK kembali memanggil Direktur Bisnis PT INTI Teguh Adi Suryandono terkait dengan kasus dugaan suap proyek PT Angkasa Pura Propertindo (APP) selaku anak usaha Angkasa Pura II.
Politik Uang Muncul Karena Lemahnya Sistem Proporsional Terbuka
Sistem elektoral di Indonesia masih membuka peluang bagi jual-beli suara dalam pemilu.
Dirut Petrokimia Gresik Bantah Terlibat Dalam Kasus Suap Bowo Sidik
Nama Dirut Petrokimia Gresik disebut-sebut dengan tuduhan telah memperkenalkan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) kepada Bowo Sidik guna memuluskan bisnis HTK dengan PT PILOG.
Makelar Suap Labuhanbatu Pakai Rp500 Juta Beli Rumah di Lahan Sawit
KPK telah usai menyidik tersangka Umar Ritonga (UMR) terkait peranannya sebagai perantara suap untuk mantan Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap.
Kejagung akan Evaluasi Jaksa TP4D yang Disebut Bagian dari Masalah
Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan bakal mengevaluasi keberadaan TP4 dan TP4D.
Sekjen DPR Dipanggil KPK terkait Kasus Korupsi Bawang Putih
KPK akan memanggil Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar terkait kasus dugaan suap impor bawang putih yang melibatkan I Nyoman Dhamantra (IYD).
Franz Magnis Suseno Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Franz Magnis Suseno menyebut sudah 'ketinggalan kereta' setelah dua bulan usai pengesahan UU KPK Jokowi tak kunjung terbitkan Perppu.
Yang Bisa Dilakukan Mahfud MD Selain Klaim Soal Kasus Petral & Heli
Sikap Menkopolhukam Mahfud MD seharusnya bisa memberikan dukungan kepada KPK terkait kasus-kasus besar yang ditangani, seperti Petral dan Heli AW101, lebih dari sekedar klaim.
