Indeks Korupsi E-ktp

KPK membentuk dua tim untuk melanjutkan penyidikan Setya Novanto sekaligus menghadapi gugatan praperadilan Ketua DPR RI yang menjadi tersangka korupsi e-KTP itu.

Polisi akan memeriksa Setya Novanto sebagai saksi atas kecelakaan yang dialaminya.

Menurut Fahri Hamzah, Setya Novanto bisa diganti jika sudah menjadi terdakwa dan proses pergantian itu akan dilakukan saat Sidang Paripurna.

Pimpinan MKD DPR menyatakan tidak akan terpengaruh dengan surat Setya Novanto dan tekanan pihak lain, termasuk pimpinan dewan, dalam mengusut pelanggaran etik ketua DPR RI itu.

Fraksi PAN DPR menyatakan pasca ditahan oleh KPK, idealnya Novanto tidak bisa menjalankan tugas sebagai Ketua DPR

Ade Komarudin mengakui perkara yang menjerat Setya Novanto sudah mempengaruhi partai, apalagi Golkar akan menghadapi Pilkada 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019.

Fahri Hamzah menegaskan Setya Novanto masih berstatus ketua umum Partai Golkar dan ketua DPR RI

Akom menyatakan bahwa dirinya memberikan keterangan yang sama seperti pemeriksaan sebelumnya.

Penyidik terus menggali dugaan peran Setya Novanto di kasus e-KTP.

F-Nasdem menyerahkan semua keputusan terkait Novanto kepada Partai Golkar namun yang harus diutamakan adalah kelangsungan tugas dan kinerja DPR.

PPP berharap persoalan di internal Golkar tidak sampai mengganggu kredibilitas lembaga negara.

Apabila Novanto kalah dalam praperadilan maka peluang Airlangga menjadi ketua umum Golkar semakin terbuka.

Hasil rapat pleno Partai Golkar menyatakan posisi Novanto sebagai ketua DPR menunggu sampai adanya keputusan praperadilan.

Salah satunya adalah elektabilitas Golkar yang tergerus karena kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto.

Sesuai isi surat Setya Novanto, Idrus Marham berperan sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Mahyudin menyatakan jabatan Plt ketua umum hanya mengawal sementara kepengurusan Partai Golkar sampai ada keputusan hukum tetap dari pengadilan Novanto.

Nurdin Halid menegaskan dua surat Setya Novanto, yang berisi permintaan agar tidak dilengserkan dari posisi Ketua DPR sekaligus Ketua Umum DPP Golkar, tidak akan mempengaruhi keputusan Rapat Pleno partai Golkar.

Surat tersebut ditujukan langsung kepada pimpinan DPR dan ditandatangani sendiri oleh Novanto di atas bubuhan materai 6.000 rupiah.

Posisi eks wartawan Metro Tv, Hilman Mattauch, di penyidikan Setya Novanto belum ditentukan oleh KPK.

Dugaan bahwa kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, telah berupaya menghalangi proses penyidikan kliennya, sedang ditelaah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).