Menuju konten utama

Zulkifli Sarankan Setya Novanto Mundur dari Ketua demi Citra DPR

Menurut Zulkifli, pergantian Ketua DPR dipengaruhi oleh keputusan Setya Novanto dan Partai Golkar.

Zulkifli Sarankan Setya Novanto Mundur dari Ketua demi Citra DPR
Ketua DPR Setya Novanto bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/11/2017). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

tirto.id - Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai Setya Novanto lebih baik mundur dari Ketua DPR. Hal itu nantinya tidak hanya akan menguntungkan bagi citra DPR, melainkan juga akan menguntungkan bagi citra Golkar dan Novanto sendiri. Namun, Zulkifli mengatakan, pergantian ketua DPR tergantung pada Golkar dan mundurnya Setya Novanto.

Sebab, menurutnya, meskipun Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) membuat rapat internal untuk mengganti Novanto, tapi kalau Golkar dan Novanto tidak berkenan maka akan percuma.

"Ya itu kalau SN mundur [dari Ketua DPR] kan bagus, cepat langsung diganti biar enggak lama kosong. Kalau MKD sidang minta ganti terus Golkarnya enggak minta ganti bagaimana, akan kosong juga," kata Zulkifli di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017).

Meski begitu, Zulkifli menyatakan tidak perlu melakukan lobi kepada fraksi-fraksi. Sebab, menurutnya, Golkar dan fraksi lainnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. "Ya itu tadi, kalau SN mundur itu lebih baik," kata Zulkifli.

Sebelumnya, Ketua MKD DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan akan tetap memproses dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Novanto dengan statusnya sebagai tersangka proyek e-KTP.

Pelanggaran kode etik tersebut, kata Dasco, karena Novanto sebagai tahanan KPK tidak bisa menjalankan tugasnya dalam waktu yang lama dan telah melanggar sumpah jabatan dan menyalahi wewenangnya, seperti yang tertera dalam Pasal 87 UU MD3.

MKD pun sempat mengagendakan rapat internal konsultasi dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Namun, rapat tersebut kemudian ditunda karena beberpa pimpinan fraksi tidak hadir dan sampai saat ini belum ada kejelasan lagi mengenai kelanjutan rapat tersebut.

Sementara itu, Golkar melalui rapat pleno DPP Golkar 21 November lalu memutuskan dalam poin lima hasil rapat bahwa perihal pergantian ketua DPR menunggu hasil keputusan sidang praperadilan Novanto yang akan dilaksanakan pada 30 November mendatang.

Sampai saat ini, Golkar pun belum mengambil sikap lebih lanjut terhadap posisi Novanto. Sebaliknya, Golkar masih fokus untuk membahas agenda Munaslub pergantian Novanto sebagai ketua umum Golkar.

Baca juga artikel terkait KORUPSI E-KTP atau tulisan lainnya dari M. Ahsan Ridhoi

tirto.id - Politik
Reporter: M. Ahsan Ridhoi
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Dipna Videlia Putsanra