tirto.id - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan sikap Partai Golkar yang mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum dan Ketua DPR RI sama halnya dengan melawan kehendak rakyat.
Menurut Ujang, Golkar sedang dihadapkan dengan situasi harus memilih, merelakan posisi Novanto yang sedang terjerat kasus korupsi e-KTP atau melawan kehendak rakyat dengan cara mempertahankan Novanto.
"Rakyat hari ini menginginkan Setya Novanto mundur dari posisinya sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR RI. Pemberitaan tentang Setya Novanto akhir-akhir ini bagaikan sinetron berseri yang tak ada habis-habisnya," kata Ujang Komarudin di Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Ia menilai, maraknya pemberitaan soal kasus hukum Novanto tidak membuat popularitas Golkar melambung, tetapi justru membuat memberikan kampanye hitam kepada partai itu.
Kendati demikian, Ujang menyadari bahwa Novanto masih memiliki kekuatan untuk mempertahankan kekuasaannya. "Novanto mugkin saja memegang 'kartu as' di internal Golkar. Tapi menurut saya dia lebih elok dan negarawan jika rela melepas jabatan yang melekat pada dirinya," katanya.
Ia juga meminta Novanto untuk sadar bahwa kasus hukum yang menimpanya itu membuat citra dan elektabilitas partainya anjlok. Selain itu, kata Ujang, Novanto juga harus sadar bahwa masyarakat bisa saja tidak lagi menganggap DPR RI sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat.
"Itu semua karena kasus hukum Novanto saat ini," kata Ujang.
"Golkar akan dihukum rakyat dengan tidak dipilihnya Golkar di Pilkada 2018 dan Pileg dan Pilpres 2019 nanti jika masih mempertahankan Novanto," lanjut Ujang.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
