tirto.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Partai Golkar untuk segera melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) terkait dengan pergantian Ketua Umum Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP.
"Boleh bilang ini pasti ada Munaslub, memang persetujuan itu, saya kira Desember sudah harus ada pergantian [Ketua Umum], sesuai dengan apa yang disetujui pleno kan kalau sudah praperadilannya kalah, atau tidak kemungkinannya kan sulit," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Setya Novanto mengajukan praperadilan untuk meninjau proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadikannya tersangka kasus korupsi e-KTP. Sidang itu rencananya akan dilaksanakan pada 30 Desember 2017.
Kalla menyatakan, apapun hasil praperadilan itu, nama Setya Novanto dan Golkar telah rusak akibat kasus korupsi e-KTP sehingga perlu segera dibersihkan.
Baca: Wapres JK Sebut Airlangga Hartarto Paling Layak Jadi Ketum Golkar
"Praperadilan tidak mengadili substansi, mengadili proses saja. Ya, prosesnya bisa saja katakanlah dia menang, orang akan tetap berpikir bahwa ada masalah," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Untuk itu, Kalla berharap Partai Golkar bisa segera melaksanakan Munaslub demi menyelamatkan partai yang elektabitasnya semakin merosot akibat kasus hukum Novanto.
Wapres menilai citra negatif masyarakat terhadap Golkar bisa dilihat dari hasil survei yang menurun. Berdasarkan survei Poltracking pada Minggu (26/11), Golkar berada di urutan ketiga dengan 10,9 persen setelah PDI Perjuangan dengan 23,4 persen dan Partai Gerindra dengan 13,6 persen.
"Cara memperbaikinya ialah pimpinannya harus bersih. Itu saja sebaiknya, yang ini ada masalah, jadi harus dipimpin oleh yang bersih dan kemudian tentu mempunyai program yang jelas," kata Wapres Jusuf Kalla.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
