Indeks Korupsi E-ktp

Otto mengklaim sudah mengundurkan diri pada saat dirinya menemui Novanto bersama Fredrich Yunadi, pada Kamis (7/12/2017).

Kuasa hukum Setya Novanto akan mengklarifikasi ke kliennya soal status keaslian surat Ketua DPR RI ke Jokowi.

Salah satu poin yang disebutkan Novanto dalam surat itu adalah dirinya mengaku sedang dikriminalisasi terkait kasus e-KTP.

KPK akan mengajukan alat bukti baru yang berbeda pada sidang praperadilan jilid II Setya Novanto besok. Bukti baru ini, menurut KPK, berbeda dari yang sudah diajukan di praperadilan pertama.

Kedekatan itu digunakan untuk membentuk tiga konsorsium yang terafiliasi dengan Narogong yaitu Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Astagraphia dan Murakabi.

Hakim Kusno menegaskan bahwa akan memutus lanjut atau tidaknya perkara yang menjerat Ketua Umum Golkar tersebut pada Kamis (14/12/2017) atau selambat-lambatnya Jumat (15/12/2017).

Menurut hakim tunggal yang memimpin sidang praperadilan, Kusno, proses praperadilan akan tetap dilanjutkan hingga ada sidang pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

KPK telah melimpahkan berkas perkara penetapan tersangka terhadap Novanto.

Sidang korupsi e-KTP diagendakan pada pekan depan yakni tanggal 13 Desember 2017 pukul 09.00 WIB.

Selain Yanto, anggota majelis hakim yang akan mengadili Setya Novanto meliputi Frangki Tambuwun dan Emilia Djajasubagja, serta hakim ad hoc Dr Anwar dan Ansyori Syaifudin.

Usaha mempersoalkan status penyidik/penyelidik independen pernah dilakukan dalam praperadilan tersangka mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Peornomo.

Saksi yang akan dihadirkan KPK dalam sidang kasus korupsi e-KTP berjumlah lima orang, diantaranya saksi fakta dan saksi ahli.

"Dengan demikian, hingga saat ini seluruh terdakwa kasus e-KTP yang diajukan ke persidangan telah mengajukan diri sebagai JC dan mengakui perbuatannya," tambah Febri.

Meski sempat meminta penundaan hingga satu minggu, kali ini KPK telah menyiapkan strategi berbeda untuk menghadapi praperadilan jilid II Setya Novanto.

Menurut JPU KPK, pelimpahan dakwaan tersebut sudah sewajarnya dan berkas perkara sudah lengkap.

Berkas dakwaan dan BAP itu ada di dalam enam buku yang dibawa oleh JPU KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 15.50 WIB.

KPK menyatakan berkas penyidikan kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto sudah selesai dan dinyatakan lengkap atau P21.

Berkas perkara Setya Novanto sudah P21.

Fredrich Yunadi menolak mendampingi Setya Novanto dalam rangka penyusunan kelengkapan berkas perkara korupsi e-KTP. Alasannya, sibuk dan minta ditunda besok.

KPK mulai menyiapkan surat dakwaan untuk Setya Novanto sekaligus bersiap menghadapi prapedilan yang diajukan tersangka korupsi e-KTP itu.