Indeks Korupsi E-ktp

Firman Wijaya mengaku masih mendiskusikan persiapan sidang perdana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto.

Mudzakir menyatakan bahwa pihak termohon dalam hal ini KPK akan sia-sia jika menggunakan bukti yang dinyatakan tidak sah dalam putusan praperadilan sebelumnya.

Menjelang sidang e-KTP, KPK terus memantau kesehatan Setya Novanto agar dapat mengikuti persidangan.

Ia mundur lagi dari kursi Ketua DPR karena jadi tersangka kasus KTP-elektronik. Sebelumnya gara-gara "Papa minta saham."

Menurut Doli Kurnia, sikap Setya Novanto atas surat penunjukan pergantian Ketua DPR RI tersebut ilegal dan bisa mempermalukan lembaga negara. 

Menurut Yorrys Raweyai, penunjukan Aziz Syamsudin untuk menggantikan Novanto bisa mencoreng nama lembaga negara dan Partai golkar.

Menurut Mahyudin, dengan menunjuk Azis Syamsuddin otomatis Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan ketua DPR.

Soal pengunduran diri Otto Hasibuan dan Fredrich Yunadi, Ketut mengatakan dirinya tak tahu soal itu.

KPK memberikan jawaban terkait status penyidik KPK Ambarita Damanik yang dipermasalahkan karena dianggap berstatus ilegal.

Kuasa hukum Setya Novanto mengklaim sidang praperadilan kliennya tak terganggu dengan mundurnya Otto dan Fredrich.

Salah satu yang disoroti oleh Kepala Biro Hukum KPK, Setiadi adalah soal dalil dari kuasa hukum Novanto terkait ne bis in idem.

"Jadi kami memohon kepada hakim untuk tetap diberikan perlindungan pada hak-hak asasi dari klien kami sehingga sebelum tanggal 13 (Desember) sudah ada putusan Yang Mulia," kata Ketut.

Pertemuan Dewan Pakar Golkar dengan 6 wakil DPD I partai itu pada hari ini menghasilkan 4 rekomendasi soal munaslub.

Dari lima hakim yang akan menjadi pengadil Setya Novanto, hanya Hakim Yanto yang baru menangani kasus e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun.

ICW berpendapat kemungkinan hakim tunggal Kusno untuk mempercepat putusan praperadilan masih terbuka.

"Surat ini rahasia, bagaimana pemohon (Novanto) bisa mendapatkan surat rahasia di internal KPK," kata Efi Laila.

KPK inginkan jadwal persidangan praperadilan tetap sesuai seperti yang sudah ditetapkan.

Sebagai pihak pemohon, kuasa hukum Setya Novanto diyakini akan meminta percepatan putusan praperadilan untuk menyelamatkan kliennya.

Saat ini Setya Novanto sudah tidak menyandang status sebagai tersangka melainkan telah menjadi terdakwa.

Fredrich menyatakan mundur karena ada perbedaan pendapat dengan kuasa hukum Setya Novanto lainnya.