Indeks Komisi Iii Dpr

DPR akan memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, LPSK hingga Komnas HAM terkait kasus penembakan Brigadir J, Rabu (24/8/2022) pekan depan.

Didi mengatakan pembentukan tim independen dapat menjadi langkah yang baik untuk memulihkan nama baik Polri.

Pemerintah diminta tak kalah dengan koruptor. Jika perlu, aparat penegak hukum harus menjemput Surya Darmadi di negara yang menjadi tempat persembunyiannya.

Komisi III DPR seharusnya meluangkan waktu memanggil Kapolri meski sedang reses. Dengan begitu, kasus pembunuhan Brigadir J bisa semakin terang.

Trimedya Panjaitan juga meminta Kapolri mengevaluasi kinerja Divisi Humas Polri agar menyampaikan informasi kasus Brigadir J yang jelas ke publik.

Tindakan Kapolri mencopot sementara Irjen Sambo dari jabatannya dinilai akan mempercepat proses penyidikan kasus penembakan Brigadir J.

Proses hukum terhadap Lili Pintauli harus tetap berlanjut meski yang bersangkutan telah undur diri dari KPK.

Bambang Wuryanto mempertanyakan penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi, padahal ada sejumlah aturan terkait kondisi psikologis sebelum memakai.

Napi pidana umum dan tipikor memiliki hak sama untuk mendapatkan remisi. Padahal sebelumnya remisi bagi napi tipikor diatur ketat, berbeda dari napi umum.

Selain RKUHP, Komisi III DPR juga menerima draf RUU Pemasyarakatan dari pemerintah.

Menurut PSHK Komisi III DPR tak menganggap adanya perbedaan pada draf RKUHP terbaru yang disampaikan pemerintah.

Wayan menilai kinerja kejaksaan saat ini sedang membaik dibandingkan KPK sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

Menurut Arsul Sani, negara justru mengembalikan syarat sahnya perkawinan pada agama dan kepercayaan masing-masing.

Nasir Djamil menilai perkara keanggotaan AKBP Brotoseno di kepolisian cukup diselesaikan di internal Polri tanpa harus dibawa ke ruang Komisi III.

Arsul Sani ingin dua orang hakim PN Rangkasbitung yang terjerat kasus narkoba diganjar sanksi oleh MA sebelum proses hukumya inkrah.

KY mengklaim telah menyeleksi calon hakim agung dan ad hoc tipikor secara ketat. Mereka diyakini layak untuk menempati posisi tersebut.

Revisi UU Narkotika, kata Yasonna juga akan memperhatikan pengaturan mengenai pecandu narkotika.

Ketua KPK Firli Bahuri optimistis penerimaan PNPB tahun 2022 akan melampaui target.

KPK meminta DPR mengesahkan RUU Penyadapan dan RUU Perampasan Aset. Harapan lembaga tersebut dijawab dengan tantangan oleh DPR.

IPW ingin DPR RI mengusut permintaan pengamanan & alasan pengerahan kepolisian ke Desa Wadas yang justru melakukan tindakan represif ke warga.