Indeks Komisi Iii Dpr

Aswanto diberhentikan sebagai Hakim MK karena kerap menganulir produk hukum yang dihasilkan DPR, salah satunya UU Cipta Kerja.

Jimly mengatakan Presiden Jokowi tak perlu mengeluarkan Keppres pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR. Sebab pemecatan itu tak sesuai hukum.

Komisi III DPR kecewa dengan kinerja Hakim Konstitusi Aswanto yang kerap menganulir produk hukum dari parlemen.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan, Johanis Tanak menyatakan pemikirannya untuk memberlakukan restorative justice dalam pemberantasan korupsi.

Publik akan semakin skeptis dengan komitmen pemberantasan korupsi pemerintah, jika tak ada penjelasan mengenai pembebasan bersyarat 23 koruptor.

Komisi III DPR ingin Polri mengoptimalkan penambahan anggaran di 2023 untuk pendidikan mental personelnya.

Komisi III DPR tak masalah tidak diundang dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya, mengundang DPR memang tidak wajib dalam proses itu.

Taufik Basari khawatir bila kejadian ini tidak usut secara profesional dapat menjadi polemik dan sorotan masyarakat internasional.

Saat ini Listyo sedang mencari penasihat ahli Kapolri yang baru pasca Fahmi Alamsyah mengundurkan diri.

Benny Harman kini menyatakan dukungannya kepada Kapolri untuk mengusut kasus Sambo.

Mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri ke Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Sidang kode etik terhadap Ferdy Sambo akan dipimpin Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri.

Pimpinan Komisi III DPR menilai pertanyaan yang diajukan anggota dewan Dipo Nusantara Pua Upa terlalu vulgar.

Kapolri merasa perlu memeriksa istri Sambo, Putri Candrawathi untuk mendapatkan kebulatan motif pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo.

Diagram konsorsium 303 yang muncul ke publik disebabkan oleh lambannya pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo.

Komisi III DPR mengatakan Kapolri tak perlu takut mengusut tuntas kasus Sambo. Saat ini seluruh rakyat Indonesia mendukung langkah tegas institusi.

Kapolri diminta melakukan reformasi institusi usai kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo.

Komisi III DPR meminta Kapolri memberikan nama 97 anggota yang diperiksa etik terkait kasus pembunuhan Brigadir J.

Hasil autopsi jenazah Brigadir J menjadi jawaban atas semua kejanggalan yang saat ini beredar di masyarakat.

Komisi III DPR menjamin rapat dengan Kapolri besok akan dilakukan transparan, utamanya untuk mempertanyakan penanganan kasus yang melibatkan Ferdy Sambo.