Indeks Komisi Iii Dpr

Menurut Bahtra, usulan tersebut muncul setelah banyak pemerintah daerah mengeluhkan keterbatasan kemampuan fiskal dalam membiayai guru PPPK.

Eka menilai putusan MK dapat menjadi momentum untuk mempercepat revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada secara komprehensif.

Insiden intel Polri yang ketahuan masuk ke kampus UMY mendapat perhatian anggota Komisi III DPR RI Abdullah. Ia meminta kegiatan intelijen proporsional.

Meski sudah diingatkan risiko lonjakan penyakit kronis, salah satu anggota Komisi III DPR tetap kekeh menambah usia pensiun Polri.

Habiburokhman menyoroti kemungkinan keterlibatan anggota maupun pimpinan Polri dalam organisasi kemasyarakatan tertentu yang memicu ketidaknetralan.

Tim hukum Riva Siahaan dkk menyebut klien mereka korban ketidakadilan dalam proses hukum yang tengah berjalan.

Pelaku diduga mendatangi ruang Komisi III DPR dan meminta uang sejumlah Rp300 juta.

Pihak Kejari Karo beralasan, Amsal Christy Sitepu ditahan pada tahun 2025 sementara KUHP baru resmi berlaku pada 2 Januari 2026.

Tito mengakui akhir-akhir ini sering turun langsung ke daerah terdampak bencana di Sumatra dan mendampingi agenda Presiden Prabowo.

Seluruh pimpinan dan anggota komisi akan menandatangani surat penjaminan tersebut dan segera mengajukannya ke pengadilan.

Pembentukan Panja dinilai sebagai bentuk keseriusan Komisi III dalam mengawal kasus Andrie, terutama dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Rencananya, RDPU Komisi III DPR RI akan menghadirkan ibu kandung korban dan penasihat hukum.

Sahroni menggantikan posisi Rusdi Masse Mappasessu yang mundur dari keanggotaan Partai NasDem.

MKD DPR menyatakan proses tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Pasal 185 Undang-Undang MD3.

BNN menjelaskan sejauh ini gas N₂O yang ada dalam kandungan Whip Pink belum masuk kategori narkotika. Kasus yang ada adalah penyalahgunaan.

Menurut Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, Adies hanya salah bicara saat dinonaktifkan sebagai DPR. Dia tidak terbukti melakukan pelanggaran apapun.

RUU Hukum Acara Perdata juga memberi perhatian pada pemenuhan hak kelompok rentan di lingkungan peradilan, termasuk penyandang disabilitas.

Beleid itu disepakati dibawa ke tingkat II atau Rapat Paripurna (rapur) DPR RI di masa mendatang untuk disahkan menjadi UU.

RUU tersebut merupakan tindak lanjut usai KUHAP disahkan menjadi UU.

Pernyataan Habiburokhman soal, "Koalisi Pemalas" karena tak menyaksikan perdebatan live streaming mereka, tak mengubah fakta kalau KUHAP bermasalah.