Masuk tirto.id
tirto.id - Komisi III DPR RI berencana menggelar rapat kerja (raker) khusus bersama Markas Besar (Mabes) Polri guna membahas pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (11/11/2026) atau Kamis (12/11/2026) pekan ini. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan kepolisian untuk segera merealisasikan agenda pengawasan tersebut mengingat status perkara yang tergolong kejahatan tingkat tinggi.
“Sudah berkoordinasi dengan Mabes Polri, kami akan menyelenggarakan rapat kerja khusus terkait kejahatan serius penyadapan Kepala Negara, ya,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan, raker khusus tersebut akan mendalami sejumlah aspek krusial dalam skandal pengintaian ini.
Pihaknya menyoroti beberapa fokus utama, mulai dari motif, metode kerja, hingga penelusuran aktor atau pihak yang memperoleh keuntungan politik dari aktivitas ilegal tersebut.
Langkah pendalaman ini dinilai mendesak mengingat luasnya cakupan target operasi para tersangka.
“Karena yang disadap adalah kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, ketua-ketua umum partai,” ujarnya.
Oleh karena itu, Habiburokhman mendesak agar penyidikan tidak hanya berhenti pada para pelaku lapangan atau otak penyadapan, melainkan juga mengungkap pihak-pihak penikmat hasil sadapan tersebut secara objektif.
“Kita enggak mau bicara orangnya, enggak kita enggak bisa menuduh, tapi haruslah dibuka ke arah sana,” tegas Habiburokhman.
Dalam kasus ini, Bareskrim Polri sudah menetapkan empat orang perwira tinggi polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri, pimpinan partai politik, media, hingga pengusaha.
Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri yang sudah dicopot dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Pol Slamet Uliandi.
Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, praktik kejahatan illegal tapping tersebut telah berlangsung sejak Januari 2025 dan diduga terus berjalan hingga akhirnya terendus dan dilaporkan pada 30 Oktober 2026.
Dalam melancarkan aksinya, para tersangka diduga memerintahkan agar sejumlah nomor telepon para target dimasukkan ke dalam komputer Lawful Interception Management System (LIMS) secara sepihak. Penyadapan nomor-nomor tersebut dilakukan tanpa melalui proses verifikasi, tanpa surat permohonan penyidik, dan tidak ada kaitannya dengan prosedur penegakan hukum yang sah.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Mochammad Fajar Nur
