Indeks Komisi Iii Dpr

Zulfikar mengklaim DPR RI sudah berusaha menambah anggaran TKD melalui pembahasan RAPBN 2026.

Presiden Prabowo dinilai mempunyai alasan dasar yang kuat dalam memutuskan perubahan status IKN menjadi Ibu Kota Politik.

Komisi III DPR RI menyetujui sembilan nama calon hakim agung dan satu calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) pada MA tahun 2025.

Terdapat sepuluh substansi pokok yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan DPR telah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait Revisi KUHAP.

Rudianto menilai apabila menggunakan hukum pidana, posisi korban OCI akan lemah untuk ditindaklanjuti karena kasus sudah kedaluwarsa.

Habiburokhman mengungkapkan sejumlah klausul pembahasan dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Habiburokhman menginginkan, isi revisi KUHAP akan membawa semangat yang sama seperti revisi KUHP pada 2022 lalu.

"Polri mengusulkan tambahan anggaran dari penetapan pagu anggaran TA 2025 sebesar Rp60,64 triliun," kata Agus.

Perempuan tersebut memilih jalur tercepat dengan protes kepada Kapolri saat rapat kerja di Komisi III DPR karena laporannya tak ditanggapi Polda Jawa Timur.

Benny K Harman tidak sepakat dengan pembentukan satgas untuk menelusuri transaksi mencurigakan Rp349 triliun yang terjadi di Kementerian Keuangan.

Sejumlah anggota Komisi III khawatir informasi terkait aliran dana mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu menjadi tak valid dengan absennya Sri Mulyani.