Masuk tirto.idIndeks Komisi Iii Dpr
Pimpinan Komisi III DPR: KUHAP Baru Perketat Syarat Penangkapan
Habiburokhman membantah anggapan aparat kepolisian bisa melakukan penangkapan, penggeledahan, sampai penahanan akibat Pasal 5 KUHAP.
Komisi III DPR: KUHAP Baru Atur Syarat Penahanan Lebih Objektif
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan KUHAP baru membuat syarat penahanan jauh lebih objektif.
Komisi III DPR: Tak Ada Pencatutan Nama LSM di Pembahasan RKUHAP
Habiburokhman mengaku heran atas klaim adanya pencatutan itu muncul empat hari setelah pembahasan UU tersebut melewat tingkat pertama.
Nasir Djamil Sesalkan Polri Aktif Tak Boleh Duduki Jabatan Sipil
Nasir menilai putusan MK itu tak mempertimbangkan posisi anggota polisi yang telah dididik oleh negara.
Panja RKUHAP Sepakati Pemeriksaan Tersangka Wajib Diawasi CCTV
Kamera pengawas ini nantinya tidak hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan, tetapi juga pembelaan tersangka dan terdakwa.
DPR Minta Pemda Maksimalkan Keuangan yang Ada saat TKD Dipotong
Zulfikar mengklaim DPR RI sudah berusaha menambah anggaran TKD melalui pembahasan RAPBN 2026.
Komisi II DPR akan Panggil Kemendagri soal Perubahan Status IKN
Presiden Prabowo dinilai mempunyai alasan dasar yang kuat dalam memutuskan perubahan status IKN menjadi Ibu Kota Politik.
Komisi III DPR Setujui 9 Hakim Agung dan 1 Hakim Ad Hoc HAM
Komisi III DPR RI menyetujui sembilan nama calon hakim agung dan satu calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) pada MA tahun 2025.
RUU KUHAP, Ini 10 Substansi Pokok Baru yang Dimuat
Terdapat sepuluh substansi pokok yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).
DPR Terima DIM RKUHAP dari Pemerintah
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan DPR telah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah terkait Revisi KUHAP.
DPR Harap Kisruh Eks Pemain Sirkus OCI Diselesaikan Kekeluargaan
Rudianto menilai apabila menggunakan hukum pidana, posisi korban OCI akan lemah untuk ditindaklanjuti karena kasus sudah kedaluwarsa.
KUHAP Direvisi, DPR Janji Penegak Hukum akan Diawasi CCTV
Habiburokhman mengungkapkan sejumlah klausul pembahasan dalam revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Komisi III DPR Akan Revisi KUHAP, Target Berlaku 1 Januari 2026
Habiburokhman menginginkan, isi revisi KUHAP akan membawa semangat yang sama seperti revisi KUHP pada 2022 lalu.
Polri Minta Tambahan Anggaran Rp60,64 Triliun untuk 2025
"Polri mengusulkan tambahan anggaran dari penetapan pagu anggaran TA 2025 sebesar Rp60,64 triliun," kata Agus.
PDIP Usul Bentuk Panja Netralitas Polri, Bambang Pacul Ketua
Trimed siap mengawasi kerja polisi di Sumatera Utara jika sudah ada surat dari hasil pembentukan Panja netralitas Polri.
Politikus Demokrat Sebut Netralitas Polri Hanya Utopia
Komjen Fadil Imran menyebut informasi yang disampaikan Benny belum bisa terklarifikasi. Kalau pun ada kejadian itu, Polri berjanji akan mengusutnya.
Wanita Korban Investasi Bodong 'Interupsi' Rapat DPR & Kapolri
Perempuan tersebut memilih jalur tercepat dengan protes kepada Kapolri saat rapat kerja di Komisi III DPR karena laporannya tak ditanggapi Polda Jawa Timur.
Benny K Harman Tak Sepakat Pembentukan Satgas Transaksi Janggal
Benny K Harman tidak sepakat dengan pembentukan satgas untuk menelusuri transaksi mencurigakan Rp349 triliun yang terjadi di Kementerian Keuangan.
DPR Minta Firli Selesaikan Polemik Pemberhentian Endar Priantoro
Komisi III DPR berharap Firli bisa menyelesaikan polemik pemberhentian Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.
Komisi III Sempat Persoalkan Sri Mulyani Absen RDPU TPPU Rp349 T
Sejumlah anggota Komisi III khawatir informasi terkait aliran dana mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu menjadi tak valid dengan absennya Sri Mulyani.
