Indeks Komisi Iii Dpr

Santoso meminta Listyo untuk tak segan melakukan pemecatan hingga memenjara anak buahnya yang diduga melindungi para bandar narkoba.

Didik menilai tindak pidana yang dilakukan Sambo sudah terungkap jelas dalam persidangan.

Arsul menyebut TKI diperlakukan diskriminatif soal gaji dengan TKA Cina. Padahal pekerjaan yang digeluti keduanya sama.

Komisi III DPR akan mendalami cara polisi menangani bentrokan antarpekerja di PT GNI Morowali Utara.

Janji pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat harus terus ditagih dan diawasi. Korban pun mesti proaktif agar  mendapatkan hak-haknya.

Supriansa menilai anggota polisi yang merangkap sebagai jurnalis adalah hal bagus meski itu melanggar ketentuan Dewan Pers soal syarat kompetensi wartawan.

Guntur Hamzah merupakan Sekretaris Jenderal MK. Kini ia akan menggantikan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi.

Habiburokhman menyindir kaum pro demokrasi yang merasa nyaman dengan KUHP saat ini yang notabene buatan rezim kolonial Belanda.

Taufik berharap penundaan pembahasan draf akhir RKUHP dimanfaatkan masyarakat sipil untuk memberikan masukan.

Menurut Bambang Pacul aksi unjuk rasa saat gelaran KTT G20 di Bali justru mencoreng citra Indonesia di mata para tamu negara.

Desmond menilai hakim agung sudah tidak agung lagi. Dia mengatakan ini untuk merespons penetapan tersangka dua hakim agung oleh KPK.

Kapolri akan segera menggelar jumpa pers terkait kabar penangkapan Irjen Teddy Minahasa terkait kasus narkoba.

Aswanto dipecat sebagai Hakim MK karena kerap menganulir produk hukum yang dihasilkan DPR.

Arsul mengatakan formasi pimpinan Komnas HAM periode 2022-2027 bertambah dua, sehingga totalnya sembilan orang.

Aswanto diberhentikan sebagai Hakim MK karena kerap menganulir produk hukum yang dihasilkan DPR, salah satunya UU Cipta Kerja.

Jimly mengatakan Presiden Jokowi tak perlu mengeluarkan Keppres pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR. Sebab pemecatan itu tak sesuai hukum.

Komisi III DPR kecewa dengan kinerja Hakim Konstitusi Aswanto yang kerap menganulir produk hukum dari parlemen.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan, Johanis Tanak menyatakan pemikirannya untuk memberlakukan restorative justice dalam pemberantasan korupsi.

Publik akan semakin skeptis dengan komitmen pemberantasan korupsi pemerintah, jika tak ada penjelasan mengenai pembebasan bersyarat 23 koruptor.