Indeks Komisi Iii Dpr

Komisi III DPR menilai RUU Pemasyarakatan bisa mengatasi persoalan terkait lapas seperti kelebihan penghuni.

Anggota Komisi III DPR mengeluhkan banyak jaksa di daerah bermain proyek, salah satunya infrastruktur.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Mulfachri Harahap menilai pembahasan RUU KUHP akan selesai dalam waktu singkat.

Baleg mengusulkan perluasan kewenangan Kejaksaan hingga mencakup penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), HAM Berat, dan perusakan hutan.

PPATK sebut tidak pernah menguraikan substansi, seperti jumlah uang dan tujuan transfer dari 92 rekening terkait FPI saat disampaikan ke publik.

"Jangan tajam ke pada kami yang ada di luar pemerintahan, sedangkan teman-teman yang di dalam kok tumpul," kata Benny K Harman.

Kelompok difabel itu dapat bertugas di bidang administrasi, pelayanan, analisis terkait teknologi informasi, maupun posisi yang sesuai di Korps Bhayangkara.

Herman mengatakan, secara hukum, FPI memang sudah dianggap bubar sejak 2019 karena tidak memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar sebagai ormas.

Pemanggilan ini bertujuan untuk melihat langkah kepolisian dalam hal penegakan hukum.

Habiburokhman, anggota Komisi III DRP RI dari Fraksi Gerindra mengatakan perlu ada proses hukum tersendiri kepada Djoko Tjandra, minila ia dikenakan pasal pemalsuan dokumen.

Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto mempertanyakan mengapa Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Utara yang seharusnya bertanggung jawab tidak diberi sanksi berupa pencopotan jabatan.

Nawawi Pomolango mengatakan KPK hanya memfasilitasi RDP bersama Komisi III DPR-RI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2020).

Kapolri Idham Azis rapat kerja dengan Komisi III DPR RI membahas teknis penanganan kasus Corona atau COVID-19 yang sudah merata di seluruh Indonesia.

Panja bentukan komisi yang membidangi hukum, keamanan dan HAM ini akan fokus pada pengawasan pengusutan dugaan korupsi Jiwasraya yang sedang ditangani Kejagung.

Herman Herry mengaku takut jika salah bicara mengenai pernyataan atau kebijakan yang diambil Menkumham Yasonna terkait masih buronnya Harun Masiku.

DPR menegaskan rekomendasi mereka soal pelanggaran HAM tak bisa dijadikan pihakan sikap Jaksa Agung.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan perkembangan kasus Jiwasraya kepada Komisi III DPR.

Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani menyatakan kasus kekerasan itu harus dievaluasi dan diproses hukum.

Ketua KPK, Agus Raharjo mengatakan, permohonan judicial review ini hanyalah sikap pribadi, bukan sikap lembaga.

Pimpinan KPK kompak membantah tuduhan anggota Komisi III DPR soal gelontoran dana APBN ke LSM atau ormas.