Indeks Komisi Iii Dpr

DPR menegaskan rekomendasi mereka soal pelanggaran HAM tak bisa dijadikan pihakan sikap Jaksa Agung.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan perkembangan kasus Jiwasraya kepada Komisi III DPR.

Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani menyatakan kasus kekerasan itu harus dievaluasi dan diproses hukum.

Ketua KPK, Agus Raharjo mengatakan, permohonan judicial review ini hanyalah sikap pribadi, bukan sikap lembaga.

Pimpinan KPK kompak membantah tuduhan anggota Komisi III DPR soal gelontoran dana APBN ke LSM atau ormas.

KPK hanya menangani dua perkara yang dititipkan Jokowi yakni terkait Helikopter AW dan Petral.

Pembuatan panja pemberantasan narkoba ini lantaran Komisi III melihat belum efektifnya pemberantasan narkotika di Indonesia.

Masinton Pasaribu menilai keberadaan BNN sudah tak lagi efektif dalam mencegah masuknya narkotika ke Indonesia.

Dalam rapat kerja Komisi III dan Polri, politikus PDIP Trimedya Panjaitan menyindir masih banyak polisi yang perutnya buncit.

DPR meminta kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi susulan teroris.

Jaksa Agung berdalih belum adanya pengadilan ad hoc menjadi hambatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra menilai rencana pemekaran Papua bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang moratorium yang diterapkan sejak 2014.

Febri Diansyah berharap Idham Azis bisa menuntaskan kasus teror yang menimpa dua pimpinan KPK, pada awal 2019.

Arsul Sani beralasan dalam uji kelayakan dan kepatutan memang tak tepat untuk menanyakan suatu kasus, termasuk soal Novel Baswedan.

Komjen Pol Idham Azis secara aklamasi disetujui sebagai kapolri menggantikan Jenderal Polisi Tito Karnavian oleh Komisi III DPR RI.

Rekam jejak Idham Aziz akan diperdalam saat uji kelayakan di Gedung DPR RI pukul 14:30 WIB nanti.

Herman Hery, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP ditetapkan sebagai Ketua Komisi III periode 2019-2024.

Polisi diminta transparan soal Dandhy Laksono yang ditetapkan sebagai tersangka.

Yasonna khawatir ada upaya kriminalisasi dan pemerasan dilakukan oleh pihak tertentu jika pasal perzinaan tak dihapus.

Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa sejalan dengan RUU Permasyarakatan agar dapat mengatur sejumlah kebijakan terkait kelebihan kapasitas Lapas.