Indeks Komisi Iii Dpr

KPK hanya menangani dua perkara yang dititipkan Jokowi yakni terkait Helikopter AW dan Petral.

Pembuatan panja pemberantasan narkoba ini lantaran Komisi III melihat belum efektifnya pemberantasan narkotika di Indonesia.

Masinton Pasaribu menilai keberadaan BNN sudah tak lagi efektif dalam mencegah masuknya narkotika ke Indonesia.

Dalam rapat kerja Komisi III dan Polri, politikus PDIP Trimedya Panjaitan menyindir masih banyak polisi yang perutnya buncit.

DPR meminta kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi susulan teroris.

Jaksa Agung berdalih belum adanya pengadilan ad hoc menjadi hambatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra menilai rencana pemekaran Papua bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang moratorium yang diterapkan sejak 2014.

Febri Diansyah berharap Idham Azis bisa menuntaskan kasus teror yang menimpa dua pimpinan KPK, pada awal 2019.

Arsul Sani beralasan dalam uji kelayakan dan kepatutan memang tak tepat untuk menanyakan suatu kasus, termasuk soal Novel Baswedan.

Komjen Pol Idham Azis secara aklamasi disetujui sebagai kapolri menggantikan Jenderal Polisi Tito Karnavian oleh Komisi III DPR RI.

Rekam jejak Idham Aziz akan diperdalam saat uji kelayakan di Gedung DPR RI pukul 14:30 WIB nanti.

Herman Hery, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP ditetapkan sebagai Ketua Komisi III periode 2019-2024.

Polisi diminta transparan soal Dandhy Laksono yang ditetapkan sebagai tersangka.

Yasonna khawatir ada upaya kriminalisasi dan pemerasan dilakukan oleh pihak tertentu jika pasal perzinaan tak dihapus.

Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa sejalan dengan RUU Permasyarakatan agar dapat mengatur sejumlah kebijakan terkait kelebihan kapasitas Lapas.

Pemilihan Firli Bahuri oleh DPR dianggap sebagai sandiwara untuk memuluskan upaya pelemahan KPK. Kasus etik pun tetap akan diingat publik meski Firli sudah mengklarifikasi berkali-kali.

Masinton tuding Saut dan Tsani mundur dari KPK karena gagal membuat Firli tidak terpilih sebagai pimpinan KPK.

Firli diduga melakukan pelanggaran berat saat menjabat Deputi Penindakan KPK.

Lili Pintauli Siregar terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023 bersama Firli Bahuri, Nurul Ghufron, Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango.

Masalah penyadapan menjadi salah satu poin pertanyaan saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III. Mengapa DPR ngotot ingin membatasi wewenang penyadapan KPK?