Indeks Komisi Iii Dpr

Pemilihan Firli Bahuri oleh DPR dianggap sebagai sandiwara untuk memuluskan upaya pelemahan KPK. Kasus etik pun tetap akan diingat publik meski Firli sudah mengklarifikasi berkali-kali.

Masinton tuding Saut dan Tsani mundur dari KPK karena gagal membuat Firli tidak terpilih sebagai pimpinan KPK.

Firli diduga melakukan pelanggaran berat saat menjabat Deputi Penindakan KPK.

Lili Pintauli Siregar terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023 bersama Firli Bahuri, Nurul Ghufron, Alexander Marwata dan Nawawi Pomolango.

Masalah penyadapan menjadi salah satu poin pertanyaan saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III. Mengapa DPR ngotot ingin membatasi wewenang penyadapan KPK?

Tanak mengatakan jumlah jaksa yang ada di Indonesia tak sebanding dengan jaksa yang terjaring OTT oleh KPK.

Desmond J Mahesa meragukan kemampuan Nawawi yang berlatar belakang hakim untuk membereskan berbagai persoalan di KPK.

Nawawi menilai OTT yang dilakukan KPK hasilnya tak signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Nawawi sepakat untuk mengubah status pegawai KPK menjadi ASN atau PNS.

Komisi III DPR memuji kinerja Pansel Capim KPK meski banyak dikritik. Namun, mereka malah menyerang pimpinan KPK, padahal kinerjanya selama ini cukup trengginas.

Komisi III DPR juga menerima masukan masyarakat secara tertulis. 

Baleg menargetkan revisi Undang-undang KPK rampung dalam waktu tiga pekan.

Usulan Baleg DPR tentang revisi Undang-undang KPK disetujui dalam rapat Paripurna DPR.

Rapat paripurna DPR RI pada Kamis, 5 September 2019 akan membahas usulan revisi UU KPK dan UU MD3.

Komisi III DPR RI setuju Presiden Jokowi memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. 

Ketua Komisi III yang baru, Azis Syamsuddin menargetkan pembahasan RUU Pemasyarakatan dapat tuntas pada periode DPR saat ini. 

Komisi III akan membahas kerusuhan 21-22 Mei dan korban jiwa akibat insiden itu bersama Kapolri pada 19 Juni mendatang.

Arsul Sani mengatakan, sampai saat ini komisi III DPR RI belum berkomunikasi dengan BIN terkait lima tokoh yang menjadi target pembunuhan tersebut.

Nasir yang pernah menjadi Anggota Pansus RUU Terorisme DPR RI ini menuturkan bahwa UU Terorisme bukan untuk menjerat seseorang yang menyebarkan hoaks.

Komisi III DPR RI menilai sepanjang promosi anak Jaksa Agung sesuai prosedur, tak jadi persoalan. Namun, jika ada unsur nepotisme, promosi menyalahi aturan.