Indeks Komisi Iii Dpr

Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto minta Polri buka fakta kerusuhan Mako Brimbob seterang-terangnya.

Masinton menilai kericuhan di Mako Brimob karena terjadi kesalahan mekanisme pengamanan dan komunikasi di antara petugas rutan.

Putra Henry Yosodiningrat positif menggunakan narkoba namun dikembalikan ke keluarganya.

Agun Gunandjar mengaku sempat meminta jabatan ke Novanto setelah dirinya tak mendapat posisi apapun di kepengurusan Golkar periode kepemimpinan Jusuf Kalla (JK).

Arief Hidayat pernah melobi anggota Komisi III yang bertemu dengannya agar meloloskan dirinya dalam fit and proper test ketua MK.

Ahmad Sahroni meminta kepada Pemprov DKI untuk memberi sanksi tegas kepada lurah yang ada produksi narkoba di wilayahnya.

Dewan Etik belum bisa memutuskan sikap usai memeriksa pimpinan Komisi III.

Fraksi Gerindra merasa posisi Arief Hidayat sebagai calon tunggal hakim MK tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.

Komisi III tidak hanya setuju dengan anggaran yang diajukan Kapolri untuk pembentukan Densus Tipikor, namun juga akan memperkuat kewenangan yang dimiliki.

Sejumlah fraksi mendukung pembentukan Densus Tipikor Polri. Bagaimana nasib KPK?

JK menilai tidak perlu lagi membentuk Densus Tipikor, melainkan cukup memaksimalkan kerja KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

Komisi III DPR akan menggelar rapat koordinasi penanganan tindak pidana korupsi, yang dinilai belum berdampak nyata bagi pembangunan nasional.

Polri akan menugaskan 3.560 personil yang akan ditempatkan di Densus Tipikor ke berbagai wilayah Indonesia.

Kapolri meminta dukungan Komisi III DPR agar pemerintah mempercepat proses pembentukan Densus Tipikor termasuk kemungkinan berkirim surat.

Sepanjang tahun ini, DPR tak pernah berhenti mencari peluang melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mulfachri berharap pemesanan senjata api dengan cara ilegal bisa segera dihentikan.

Obat-obatan keras seperti PCC harus digolongkan sebagai narkoba jenis baru, menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding.

Komisi III DPR RI mempertanyakan pengelolaan barang sitaan korupsi kepada Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Senin (11/9/2017).

Pimpinan KPK dipastikan akan menghadiri rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara DPR Jakarta yang sudah dijadwalkan hari ini.

Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan bahwa pembahasan Perppu Ormas telah sampai pada tahap penyusunan jadwal dan mekanisme.