tirto.id - Politikus Golkar Agun Gunandjar mengaku pernah meminta kepada Setya Novanto agar dijadikan Ketua Komisi III DPR Periode 2009-2014. Permintaan itu disampaikan karena Agun sangat ingin menjadi pimpinan komisi di parlemen.
Agun mengaku sempat meminta jabatan itu setelah dirinya tak mendapat posisi apapun di kepengurusan Golkar periode kepemimpinan Jusuf Kalla (JK). Sebelumnya, Agun sempat menjadi Wakil Ketua Fraksi Golkar ketika partainya dipimpin Akbar Tanjung periode 1998-2004.
"Saya bicara ke Pak Novanto, 'saya mohon betul jadi ketua komisi III karena saya ingin betul jadi ketua'. Tapi akhirnya saya tidak dapat jabatan apapun, yang ada saya ditaruh di komisi II," kata Agun saat bersaksi di sidang perkara Novanto, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).
Pengakuan itu disampaikan Agun menjawab pertanyaan Jaksa KPK ihwal tugas dan fungsi Bendahara Umum Golkar. Agun mengaku tak tahu tugas dan fungsi Bendahara partainya, karena ia bukan sebagai pengurus di DPP Golkar.
Sebelum bertanya ke Agun, jaksa telah mendapat penjelasan soal tugas dan fungsi Bendahara Umum di Partai Demokrat kepada mantan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah.
Jaksa memberi pertanyaan itu untuk mengetahui peran Nazaruddin di Demokrat. Nazaruddin merupakan terpidana dalam kasus korupsi e-KTP. Saat masih menjadi anggota DPR RI, Nazaruddin merupakan Bendahara Fraksi Demokrat dan Bendahara Umum partainya.
"Sepengetahuan saya dia bendahara memang menyiapkan dana untuk kegiatan fraksi," kata Jafar.
Politikus Demokrat itu mengaku bahwa partainya tak pernah melakukan investigasi pasca disebut terkait dengan proyek pengadaan e-KTP. Jafar juga menjawab tidak tahu keberadaan pembagian uang saat Kongres Demokrat 2010 silam.
"Kita tidak pernah menganjurkan dan mendiskusikan (mencari uang dari proyek pemerintah ke Nazaruddin)," katanya.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Yantina Debora
