Indeks Komisi Iii Dpr
Usaha Pembelian 5.000 Pucuk Senjata Ilegal Harus Dihentikan
Mulfachri berharap pemesanan senjata api dengan cara ilegal bisa segera dihentikan.

Komisi III: PCC Perlu Dikategorikan Jenis Narkoba Baru
Obat-obatan keras seperti PCC harus digolongkan sebagai narkoba jenis baru, menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding.
Komisi III DPR Pertanyakan Barang Sitaan KPK
Komisi III DPR RI mempertanyakan pengelolaan barang sitaan korupsi kepada Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Senin (11/9/2017).
KPK akan Hadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR
Pimpinan KPK dipastikan akan menghadiri rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara DPR Jakarta yang sudah dijadwalkan hari ini.
Komisi II DPR Mulai Pembahasan Perppu Ormas
Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan bahwa pembahasan Perppu Ormas telah sampai pada tahap penyusunan jadwal dan mekanisme.
Laporan Komisi III atas Agus Rahardjo Belum Diketahui KPK
KPK belum mengetahui soal rencana Komisi III DPR RI yang akan melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo ke Bareskrim Polri.
Aris Budiman Akui Dirinya Diasingkan Gara-gara Friksi di KPK
Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Aris Budiman mengaku dirinya diasingkan oleh penyidik KPK lainnya.
DPR Sebut Persekusi Bisa Rusak Citra RI sebagai Negara Hukum
Komisi III DPR menilai apabila aksi persekusi dan razia di masyarakat tidak segera dihentikan maka akan merusak citra Indonesia sebagai negara hukum.
Ketua Komisi III Minta Polisi & BIN Deteksi Penyebar Hoax
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta Kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) mendeteksi aksi para provokator penyebar berita bohong atau "hoax".
Komisi III DPR Usul Mekanisme Rekrutmen Hakim MK Diperbaiki
Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil usulkan perubahan mekanisme perekrutan calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait Pemanggilan Eko Patrio, Polisi Diminta Taati Aturan
Anggota DPR Eko Patrio dipanggil pihak kepolisian terkait perkataannya soal pengalihan isu. Menanggapi itu, DPR mengimbau kepolisian mematuhi aturan dan tata cara pemanggilan anggota DPR.
DPR Sesalkan Kapolri Tunda Rapat Dengar Pendapat
Kapolri memutuskan menunda rapat dengar pendapat Komisi III DPR. Penundaan tersebut karena Kapolri selain harus mendampingi Presiden Joko Widodo ke beberapa wilayah, juga akan bertemu dengan beberapa elemen yang akan melakukan unjuk rasa aksi damai bela Islam III.
Sidang Tuntutan Yogan Askan
Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa suap terhadap anggota komisi III DPR I Putu Sudiartana, Yogan Askan dengan hukuman dua tahun enam bulan kurungan penjara dipotong dengan masa tahanan dan denda Rp50 juta.
Seskab Tegaskan Angka Bantuan Parpol Harus Rasional
Komisi III dan Kemendagri telah menyepakati adanya kenaikan angka bantuan keuangan parpol. Meski demikian, Seskab meminta agar besaran kenaikan tersebut rasional dengan APBN.

DPR Desak Kasus Dimas Kanjeng Ditangani Secara Hukum
Kasus padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi direspon oleh Komisi III DPR. Tanpa menghapus hak para santri beribadah, DPR meminta agar kasus tersebut ditindak sesuai hukum.

KPK Kaji Motif Kasus Suap Putu Sudiartana
KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait rencana pembangunan 12 proyek ruas jalan di Sumatera Barat yang melibatkan Sudiartana. Kini, KPK tengah mendalami motif kepala dinas dan pengusaha menyerahkan uang itu kepada tersangka.
Komisi III DPR Mufakat Pilih Tito
Sebagaimana telah diduga, rapat internal Komisi III DPR menyetujui Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian menjadi kepala Kepolisian Indonesia setelah mereka menguji kelayakan dan kepatutan dia, di Gedung Parlemen, Kamis (23/6).

Acungan Jempol DPR Untuk Calon Kapolri
Kedatangan Komisi III mendatangi kediaman Calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Tito Karnavian, untuk mengenal lebih dekat sosok Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris dan keluarganya sebelum menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagai calon Kapolri pada Kamis besok di DPR.
Komnas HAM: Tentukan Rezim Hukum yang Sesuai untuk UU Teroris
Komnas HAM mengimbau pemerintah untuk mempertimbangkan pendekatan deradikalisasi dalam rancangan revisi UU Terorisme yang terbaru. Selain itu, pemerintah diminta untuk menetapkan rezim hukum yang sesuai terkait dengan terorisme sehingga menghindari pemberian hukuman yang tidak proporsional.
Masuk tirto.id








