Indeks Kominfo

Kemenkominfo akan tetap menagih tunggakan Biaya Hak Pakai (BHP) frekuensi radio kepada PT First Media meskipun perusahaan itu telah mengajukan gugatan ke PTUN.

First Media menggugat Kominfo ke PTUN Jakarta Pusat, dan meminta pembayaran BHP frekuensi radio yang jatuh tempo pada 17 November agar ditunda.

Total kewajiban pembayaran BHP yang tertunggak tersebut diperkirakan mencapai angka Rp500 miliar.

Kominfo minta warganet tak sebar hoaks soal Lion Air, Hal itu terkait foto-foto yang diduga korban Lion Air JT 610 beredar di dunia maya.

Kominfo membuka 48 formasi jabatan untuk pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Masyarakat diimbau selalu verifikasi berita dan melaporkan jika menemukan berita hoaks.

Jaringan telekomunikasi di Donggala dan sekitarnya tak dapat beroperasi lantaran pasokan listrik terputus setelah gempa 7,7 SR mengguncang pada pukul 17.02 WIB.

Polri akan bekerja sama dengan BSSN dan Kominfo untuk memberantas kampanye terselubung jelang Pemilu 2019.

Polda Metro Jaya meminta Kominfo untuk memblokir situs yang memuat soal dugaan skandal Sandiaga Uno.

Belum semua Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bisa melaksanakan digitalisasi rujukan JKN-KIS.

Tugas Satgas Media Online untuk memantau dan menutup media abal-abal.

Dedy Permadi mengatakan, ada potensi penggunaan akun bot jelang Pilpres 2019, seperti yang terjadi pada Pilpres di Amerika Serikat 2016 yang dimenangkan oleh Donald Trump.

Mulai 10 Agustus 2018 seluruh konten pornografi tak bisa diakses lagi melalui penyedia layanan internet (ISP) nasional.

Gempa Lombok pada Minggu kemarin juga mengakibatkan sejumlah Base Transceiver Station (BTS) sempat tidak bisa digunakan karena listrik padam. 

Tik Tok dinilai telah memenuhi permintaan Kementerian Kominfo untuk membersihkan konten-konten negatif.

KPAI menyayangkan adanya muatan negatif pada aplikasi Tik Tok yang berujung pada pemblokiran dari Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Tik Tok hanya satu dari sekian aplikasi yang diblokir oleh pemerintah karena pertimbangan konten negatif.

Perwakilan pengembang Tik Tok menemui Menteri Kominfo Rudiantara pada sehari setelah aplikasi itu diblokir oleh pemerintah Indonesia.

Kementerian Kominfo mengajukan 2 syarat agar aplikasi Tik Tok bisa kembali diakses penggunanya di Indonesia.

Kominfo meminta pengembang Tik Tok untuk membersihkan aplikasi dari konten negatif.