Masuk tirto.idIndeks Keterwakilan Perempuan
DPR Siap Masukkan Sanksi Keterwakilan Perempuan di RUU Pemilu
Eka Widodo menilai putusan MK tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dalam demokrasi Indonesia.
KPU Siap Masukkan Sanksi soal Partai Abai Kuota Perempuan 30%
Sanksi tegas bagi partai gagal memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% akan dicoret dari keikutsertaan pemilu di daerah pemilihan bersangkutan.
MK: Parpol Gugur Pemilu bila 30% Caleg Perempuan Tak Terpenuhi
MK menyatakan KPU dapat mengugurkan kepesertaan parpol dalam pemilu di satu daerah pemilihan bila syarat unsur keterwakilan perempuan tidak terpenuhi.
Puskapol UI Soroti Defisit Perempuan di KPU, Seleksi Bias Gender
Puskapol UI memandang keterwakilan perempuan di lembaga pemilu acap kali ditempatkan sekadar sebagai pelengkap bersyarat.
DPR Nilai Putusan MK soal Keterwakilan Perempuan Progresif
Willy menegaskan, kehadiran perspektif perempuan penting dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi DPR, baik dalam legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.
Bawaslu: KPU Langgar Administrasi soal Aturan Caleg Perempuan
Bawaslu memerintahkan KPU melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur dan mekanisme pada tahapan pencalonan anggota DPR RI.
KPU Dilaporkan ke Bawaslu Imbas Caleg Perempuan Tak Sampai 30%
Koalisi menemukan 266 dari total 1.512 DCT yang telah ditetapkan KPU tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.
Perludem: Suara Perempuan Penting dalam Kontestasi Politik
Perludem menilai pemerintah perlu menjamin akses perempuan serta kelompok marginal, rentan dan minoritas lainnya untuk berpartisipasi dalam politik.
Komnas HAM Ingin Revisi PKPU Keterwakilan Perempuan Dikebut
Komnas HAM berharap revisi PKPU soal keterwakilan perempuan dapat diselesaikan sebelum berakhir masa pendaftaran caleg berakhir pada 14 Mei 2023.
Soal Revisi Keterwakilan Perempuan, Perludem: Tetap Dikawal
Titi Anggraini mengatakan sudah sepantasnya KPU legowo dan bijaksana memutuskan untuk merevisi beleid itu agar kembali sejalan dengan undang-undang.
Setelah Dikritik, KPU Putuskan Ubah Pasal Keterwakilan Perempuan
KPU sepakat untuk dilakukan sejumlah perubahan dalam PKPU No 10/2003 terutama cara penghitungan 30% jumlah bakal calon legilstatif keterwakilan perempuan.
Koalisi Sipil Minta PKPU Rugikan Keterwakilan Perempuan Direvisi
Jika Bawaslu tak memberikan rekomendasi kepada KPU selama 2x24 jam, koalisi sipil akan menempuh upaya hukum demi memulihkan hak politik perempuan.
Betapa Sulitnya Memenuhi Target 30% Kursi DPR untuk Perempuan
Feri sebut percuma aturan konstitusi telah dibuat sedemikian rupa, tapi parpol tak mengimplementasikan dalam kebijakan internal partai.
Mengapa Elektabilitas Tokoh Perempuan Rendah Dalam Survei Pilpres?
Hurriyah sebut sejumlah faktor yang membuat tokoh perempuan kurang mendapatkan elektabilitas tinggi dalam survei capres.
Catatan JPPR soal Pemilihan Anggota KPU-Bawaslu yang Mayoritas Pria
JPPR menyesalkan luputnya komitmen DPR yang tidak mematuhi amanat konstitusi soal keterwakilan perempuan dalam KPU dan Bawaslu.
