Indeks Kenaikan Harga Bbm

Tambahan anggaran disalurkan ke Pertamina & PLN demi mencegah kenaikan tarif dasar listrik dan BBM sampai dengan Juni 2024.

Margo Yuwono mencatat, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memberikan andil besar terhadap inflasi di Desember 2022. 

Pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin memasuki usia tiga tahun pada Kamis (20/10/2022). Sejumlah kinerja menjadi sorotan termasuk kenaikan BBM.

Pemberian BLT baik di era SBY dan Jokowi dinilai sama-sama tidak bisa meredam dampak kenaikan harga BBM subsidi.

Pemerintah sudah berkalkulasi dan mengantisipasi dalam membuat kebijakan, termasuk dalam kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Mensos Tri Rismaharini mengatakan Kementerian Sosial memperbarui data penerima bantuan sosial setiap bulan.

Seperti halnya dengan massa pemilih partai, mayoritas pendukung capres juga tidak tahu bahwa harga BBM disubsidi pemerintah.

Penetapan tarif tersebut tertuang dalam Peraturan Wali (Perwal) Depok Nomor 52 Tahun 2022.

Kemensos mencatat provinsi terbanyak yang sudah menyalurkan BLT BBM yaitu Jawa Barat sebanyak 26.549 keluarga penerima manfaat.

Rombongan Wapres Ma’ruf Amin diadang pendemo saat melintasi Jalan Simpang 4 Charitas menuju Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

Pemerintah melalui Kemensos menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM sebesar Rp600.000 per keluarga penerima manfaat.

Survei Indikator Politik memperlihatkan sebanyak 78,7 persen publik tidak setuju dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Kemensos memutahirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan aplikasi cek bansos untuk mengecek kepesertaan.

Pertamina belum bisa melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi di SPBU karena masih menunggu Perpres.

BLT BBM diklaim mampu menekan angka kemiskinan hingga 0,3%.

Ketua F-PDIP, Gembong Warsono menegaskan agenda paripurna tersebut fokus untuk membahas evaluasi P2APBD DKI TA 2021, bukan untuk menyatakan sikap politik.

PKS menilai kenaikan harga BBM telah memukul rakyat yang baru saja bangkit usai dilumpuhkan pandemi Covid-19.

Puan mengeklaim pemulihan ekonomi pasca-pandemi dirasakan masyarakat berkat dukungan persetujuan anggaran yang diberikan DPR RI.

Pengalihan subsidi BBM dilakukan pemerintah agar subsidi perlindungan sosial masyarakat lebih tepat sasaran, menurut BIN.

DPR semestinya menjalankan fungsi pengawasannya untuk merespons kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah.