tirto.id - Hasil survei dilakukan Indikator Politik memperlihatkan sebanyak 78,7 persen publik tidak setuju dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Survei ini dilakukan pada 25 sampai 31 Agustus 2022, sebelum harga BBM dinaikkan.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, dari hasil survei sebanyak 45,1 persen publik tidak setuju harga BBM dinaikkan. Kemudian, 33,6 persen publik kurang setuju, 15,6 persen setuju, dan 2,4 persen sangat setuju. Sisanya, 3,4 persen tidak menentukan sikap apakah setuju atau tidak.
"Mayoritas warga kurang atau tidak setuju dengan kenaikan harga BBM 78,7 persen," kata Burhanuddin, dalam Sikap Publik Terhadap Pengurangan Subsidi BBM, di Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Dia mengatakan, saat survei dilakukan, sekitar 71,8 persen atau mayoritas publik sudah tahu pemerintah berencana menaikkan harga BBM. Hanya 28,2 persen publik yang mengaku tidak tahu.
Untuk diketahui, survei ini melibatkan 1.219 responden. Populasi merupakan warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon.
Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD merupakan teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.
1.219 Responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang sudah dilatih.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
