tirto.id - Menteri Sosial Tri Rismaharini menjamin bantuan sosial (bansos) yang digulirkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bakal tepat sasaran. Hal itu lewat pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan aplikasi cek bansos untuk mengecek kepesertaan.
“DTKS semakin kredibel dan akuntabel. Apabila ada masyarakat yang tidak menerima karena dihalangi oleh RT, bisa masuk di cekbansos,” ujar Risma dikutip dari Antara, Rabu (7/9/2022).
Mensos menyarankan masyarakat untuk segera membuka aplikasi cek bansos lalu masuk ke laman usul sanggah. Masyarakat juga bisa mengecek melalui Command Centre–021171 agar dapat ditindaklanjuti.
Saat calon penerima manfaat dinyatakan berhak menerima bansos, Kemensos akan memproses pendamping. Kemensos setiap bulan rutin rapat bersama aparat penegak hukum (APH) seperti Kejagung, KPK, BPKP, Bareskrim Polri untuk melakukan pengecekan.
Apabila datanya betul, Kemensos akan cek rumah calon penerima manfaat dan akan mengusulkan datanya ke pemerintah daerah.
“Kami selalu memutakhirkan data setiap bulan. Sesuai dengan UU Penanganan Fakir Miskin verifikasi dan validasi data dilakukan oleh daerah, lalu ada pemadanan di Dukcapil, kemudian Pemda mengusulkan ke kami untuk selanjutnya kami tetapkan,” ujar Risma.
Risma menerangkan selain bansos yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemensos juga akan memberikan tambahan bantuan sosial (top up) atau yang disebut bantalan. Hal itu menindaklanjuti kenaikan harga kebutuhan dasar.
Bantalan itu disebut bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). BLT tersebut sebagai dana tambahan yang digulirkan Kemensos di luar bantuan rutin yang diterima oleh para penerima manfaat.
Penyaluran BLT senilai Rp150.000/bulan untuk setiap KPM selama 4 bulan. BLT akan dicairkan dalam dua tahap yang akan ditambahkan baik untuk penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
