Menkeu Sri: Bansos Pengalihan BBM Subsidi Mampu Tekan Kemiskinan RI

Bantuan sosial pengalihan BBM subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp24,17 triliun dinilai mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Terbit 5 Sep 2022 14:09 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja Pembicaraan TK.1/ Pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2021 dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bantuan sosial pengalihan BBM subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp24,17 triliun mampu menekan angka kemiskinan di Indonesia. Adapun saat ini, tingkat kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan Maret 2022 berada di 9,54 persen.

"Berdasarkan hitungan dari penerima dan kalau hubungan dengan kemiskinan, dengan adanya bantuan tersebut, maka angka kemiskinan bisa ditekan lagi turun sebesar sekitar 1,07 persen untuk dua bantuan tersebut [bansos dan subsidi upah],” kata Sri Mulyani, dikutip dari laman Kemenkeu, Senin (5/9/2022).

Untuk diketahui, pemerintah menggelontorkan tiga jenis bansos dengan nilai Rp24,17 triliun. Secara rinci, untuk BLT akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran sebesar Rp12,4 triliun, di mana setiap KPM akan menerima dana sebesar Rp 150.000 sebanyak empat kali.

Lalu untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) dianggarkan sebanyak Rp9,6 triliun yang akan diberikan ke 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Nantinya, setiap pekerja akan menerima bantuan sebesar Rp600.000.

Serta, terdapat bantuan pada sektor angkutan umum dialokasikan sebesar Rp2,17 triliun untuk pengemudi angkutan umum, ojek, dan nelayan.

Di sisi lain, Bendahara Negara itu memahami kenaikan harga BBM akan memiliki dampak yang cukup luas, baik dari sisi inflasi juga dari sisi kenaikan jumlah kemiskinan. Namun pemerintah secara hati-hati terus melakukan perhitungan untuk melindungi masyarakat utamanya yang kurang mampu.

“Kenaikan dari bantuan sosial sebanyak Rp24,17 triliun yang tadi mengcover 20,65 juta keluarga atau kelompok penerima, ini diperkirakan mencapai 30 persen keluarga termiskin di Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia diperkirakan, adanya kenaikan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar akan membuat 40 persen kelompok masyarakat yang kurang mampu akan mengalami penurunan daya beli hingga Rp8,1 triliun. Sehingga dengan adanya kenaikan bansos diharapkan akan mengurangi beban mereka.

“Kita harapkan bisa mengurangi beban mereka yang tadi kita sebutkan 40 persen terbawah akan menghadapi juga tekanan akibat inflasi maupun kenaikan dari Pertalite dan Solar ini," pungkas dia.