tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan inflasi sampai akhir tahun dapat ditekan di bawah 5 persen. Terkait hal itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui untuk mengejar target tersebut bukan perkara mudah.
Dibutuhkan kerja sama dari tim pemantauan inflasi daerah dan pusat untuk menjaga harga makanan. Terutama yang diproduksi dari dalam negeri.
"Jadi kalau seandainya tim pemantauan inflasi nasional daerah dan bekerja menjaga harga makanan terutama maka inflasi kontribusinya dari unsur makanan bisa lebih rendah," katanya saat ditemui di Kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Dia menuturkan salah satu kontribusi penyumbang inflasi terbesar adalah harga bergejolak atau volatile food (bahan bahan makanan). Pada Juli, inflasi pada kelompok ini sempat tembus di atas 11 persen, sedangkan Agustus mengalami penurunan di kisaran 8 persen.
Sedangkan kelompok harga diatur pemerintah atau administered prices pada Agustus berada di kisaran 6,84 persen. Namun, dia tidak menampik dengan adanya penyesuaian harga BBM subsidi inflasi pada kelompok ini akan mengalami peningkatan.
Berdasarkan hitungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, kenaikan harga BBM akan menyumbang inflasi sekitar 1,9 persen. Dengan demikian, pada akhir 2022 inflasi diproyeksikan berada di 6,6 persen sampai 6,8 persen.
"Inilah dilakukan kenapa kemarin Jokowi bertemu dengan gubernur dan walikota bupati. Dan juga hari ini Pak Menko (Airlangga) Gubernur BI (Perry Warjiyo) hari ini kita semua bertemu juga dengan pemerintah daerah untuk melihat setiap unsur yang bisa kontribusikan kepada inflasi dan mencegahnya supaya tidak naik. Itu dilakukan saat ini," bebernya.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan upaya menjaga inflasi di bawah 5 persen bisa dilakukan jika pemerintah daerah mengikuti surat edaran serta peraturan menteri keuangan tentang penggunaan dana transfer umum. Aturan tersebut yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebesar 2 persen digunakan sebagai untuk menindaklanjuti imbas penyesuaian harga BBM.
Jokowi menuturkan pemda bisa memberikan bantuan sosial kepada para nelayan. Selain bansos, pemda juga menggunakan alokasi anggaran belanja tidak terduga untuk subsidi inflasi.
Mantan Walikota Solo itu mencontohkan alokasi dana tersebut bisa digunakan untuk membayar biaya transportasi pangan. Misalnya, pemerintah menanggung biaya transportasi sebesar Rp3 juta saat pengiriman bawang merah atau bawang putih dari Brebes ke Lampung dengan menggunakan dana belanja tidak terduga.
"Kalau itu semua daerah melakukan, ini kita akan bisa menahan inflasi agar tidak naik," bebernya.
Tidak hanya itu, Jokowi pun membolehkan dana belanja tidak terduga untuk bantuan sosial kenaikan BBM. Jokowi menuturkan, 2 persen dana transfer umum masih ada sekitar Rp2,17 triliun dan pemerintah masih ada dana belanja tidak terduga sebesar Rp16,4 triliun yang baru digunakan Rp6,5 triliun. Karena itu, dana tersebut masih kecil dan bisa digunakan dalam rentang waktu Oktober-Desember 2022.
"Artinya, ini bisa dilakukan, ini bisa kita lakukan. Tetapi, memang kita kerja lebih detail. Karena apa? Sekarang ini yang ditakuti oleh semua negara, ditakuti oleh semua negara adalah kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi, itu yang paling ditakuti," pungkasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
