tirto.id - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Purn Budi Gunawan meminta publik paham alasan pemerintah mengurangi subsidi BBM dan mengarahkan ke dana perlindungan sosial masyarakat tak mampu. Budi menyebut, pemerintah tengah berupaya menangani risiko akibat keputusan kenaikan harga BBM.
"Kebijakan pengurangan subsidi energi dengan penyesuaian harga BBM ini hanyalah bagian dari penguatan desain APBN yang lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat lemah secara ekonomi," Kata Budi Gunawan dalam keterangan yang dikutip Tirto, Selasa (6/9/2022).
Budi menegaskan, pemerintah ingin subsidi BBM diberikan secara tepat sasaran. Pemerintah, kata mantan Wakapolri ini, tidak ingin subsidi BBM justru dinikmati orang mampu.
"Hal tersebut perlu dilakukan Pemerintah agar subsidi yang diberikan dapat diterima secara tepat sasaran, sehingga subsidi tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh masyarakat yang tergolong mampu," jelas Budi.
Budi menyebutkan bahwa penajaman subsidi dengan penyesuaian harga BBM adalah bagian dari upaya besar Indonesia menjaga dan memperkuat ketahanan nasional. Ia beralasan, ketahanan nasional tengah diuji karena situasi dinamis perubahan geopolitik internasional.
"Kebijakan itu merupakan respons kita untuk memastikan ketahanan nasional menghadapi tekanan dari perkembangan geopolitik dunia," tutur mantan Kalemdikpol itu.
Pemerintah sebelumnya resmi mengalihkan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun untuk menjadi bantalan sosial dalam persiapan menghadapi isu kenaikan BBM. Nilai ini pun dalam kalkulasi Pemerintah masih di atas beban yang akan muncul akibat penyesuaian harga BBM.
“Dengan adanya bansos Rp24,17 triliun, kita harapkan bisa mengurangi beban 40% masyarakat terbawah dalam menghadapi tekanan akibat inflasi maupun kenaikan pertalite dan solar ini. Oleh karena itu, jumlah kompensasinya dibuat jauh lebih besar dari estimasi beban yang mereka akan hadapi. Yaitu tadi estimasi Rp8,1 triliun, kita memberikan Rp24,17 triliun,” ungkap Sri Mulyani di Istana Negara, Sabtu (03/09).
“Kenaikan dari bantuan sosial sebanyak Rp24,17 triliun yang tadi mengcover 20,65 juta keluarga atau kelompok penerima, ini diperkirakan mencapai 30% keluarga termiskin di Indonesia,” tutur Sri Mulyani.
Secara lebih rinci kenaikan bansos Rp24,17 triliun ini diperuntukkan bagi 20,65 juta keluarga tidak mampu yang masing-masing akan mendapatkan BLT (bantuan langsung tunai) untuk empat bulan dengan total Rp12,4 triliun, pemberian bantuan subsidi upah (BSU) bagi 16 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta perbulan dengan total Rp9,6 triliun, serta total Rp2,17 triliun yang berasal dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil (DAU dan DBH) Pemerintah Daerah untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek online, dan nelayan.
“Berdasarkan hitungan dari penerima dan kalau hubungan dengan kemiskinan, dengan adanya bantuan tersebut, maka angka kemiskinan bisa ditekan lagi turun sebesar sekitar 1,07% untuk dua bantuan tersebut (BLT dan BSU),” jelas mantan Direktur World Bank itu.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
