tirto.id - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai demo kenaikan harga BBM rawan menjadi tunggangan politik untuk meraup suara konstituen.
"Saya khawatir ini menuju 2024 parpol-parpol itu pada rebutan kursi 2024, (lalu) kenaikan BBM ini dijadikan politik, seperti KSPI ini kan parpol, partai buruh itu. Dia bergerak terus buat demo karena dia mencari dukungan, mencari konstituen," kata Trubus saat dihubungi Selasa (6/9/2022).
Ia menyebut demo yang diinisiasi oleh partai buruh tersebut tidak mewakili kepentingan para buruh.
"Padahal itu sebenarnya bukan memperjuangkan buruh, tapi politiknya. Jadi enggak ada hubungannya dengan buruh itu. Jadi pemerintah harus bisa membedakan demo yang kepentingannya untuk BBM. Kalau enggak, demo terus ini nanti, dikompori sama parpol-parpol," katanya.
Di sisi lain, Trubus menilai pemerintah perlu memperluas pemberian BLT karena banyak pihak yang terdampak kenaikan harga BBM.
"Kayaknya enggak bisa kecuali wacana BLT itu konteksnya diperluas, karena yang terdampak kenaikan harga BBM kan luas tidak hanya sekedar mereka yang kategori BSO. Tapi mungkin kepada UMKM juga. Termasuk kepada nelayan harus dibantu semua," katanya.
Menurut Trubus, kenaikan harga BBM juga mempengaruhi harga pangan yang berdampak bagi banyak lapisan masyarakat. Untuk itu, Trubus menilai pemerintah perlu menjaga kestabilan harga pangan.
"Kenaikan BBM ini berpengaruh terhadap harga pangan. Jadi pemerintah juga harus memikirkan harga pangan supaya stabil nggak naik terus," ujarnya.
Diketahui, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan akan melakukan aksi unjuk rasa bersama puluhan ribu buruh di depan Gedung DPR RI pada Selasa (6/9/2022). Dirinya mengklaim akan ada sejumlah lapisan buruh dari berbagai sektor pekerjaan.
"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur," kata Said Iqbal dalam rilis tertulis.
Dalam unjuk rasa tersebut, Said meminta agar gubernur dan sejumlah pembuat kebijakan menulis surat rekomendasi kepada presiden dan pimpinan DPR RI untuk membatalkan kenaikan harga BBM.
"Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM,"ujarnya.
Demonstrasi buruh dan elemen mahasiswa guna menolak kenaikan harga BBM digelar pada Selasa (6/9/2022). Aksi unjuk rasa akan digelar di dua titik yakni Gedung DPR RI dan kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
"Wilayah hukum (Polres Metro) Jakarta Pusat secara keseluruhan ada 22 elemen yang turun (aksi) di 10 titik," kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Purwanta, ketika dihubungi, Senin (5/9/2022).
Dari 22 elemen demonstran, hanya 13 pihak yang unjuk rasa soal BBM, sementara sisanya tidak terkait. Kemudian, pengalihan arus lalu lintas pun disiapkan, namun belum tentu berlaku. "Lihat situasi di lapangan saja, intinya tentatif dan pengendalian lebih lunak (soft approach)," kata Purwanta.
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Maya Saputri
