tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menuturkan pemerintah akan membutuhkan tambahan anggaran untuk disalurkan ke Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Langkah ini diambil demi mencegah kenaikan tarif dasar listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) sampai dengan Juni 2024.
Keputusan akan menambah anggaran tersebut, kata Airlangga disepakati pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).
"Kemudian tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna, tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM, sampai dengan bulan Juni [2024], baik itu subsidi maupun nonsubsidi dan itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN," ucap Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Menurutnya, penambahan anggaran bisa diambil dari melebarnya target defisit fiskal APBN 2024 yang tercatat sebesar 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Nanti akan diambil baik dari sisa saldo anggaran lebih [SAL] maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu 2,3 hingga 2,8 [persen]. Tahun depan pun dalam kerangka yang sama 2,4 hingga 2,8 jadi realistis,” ujarnya.
Selain subsidi listrik dan BBM, Airlangga menambahkan, bahwa pelebaran defisit APBN juga turut disumbang oleh penambahan anggaran subsidi pupuk Rp14 triliun.
Sebelumnya, pemerintah dikabarkan akan menaikkan harga BBM dan tarif listrik pada 1 Maret 2024. Kabar tersebut langsung ditepis oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif, usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, hari ini.
"Jadi tidak ada kenaikan BBM dan listrik [1 Maret 2024]," kata Arifin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Tidak hanya itu, dia juga mengklaim pemerintah belum berencana untuk memangkas subsidi BBM dan menaikkan tarif listrik demi program pemerintahan baru. Untuk diketahui sebelumnya, beredar kabar pemerintah akan mengurangi subsidi BBM untuk program makan siang gratis.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Bayu Septianto
