Indeks Kemnaker

Penjadwalan ulang itu lantaran politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, mangkir dari panggilan KPK, pekan lalu.

Pembagian uang suap disebut disesuaikan berdasarkan peranan mereka dalam proses penerbitan sertifikat K3 di internal Kemnaker.

Ida menjelaskan bahwa pemberian yang diberikan oleh PJK3, jika ada, adalah wujud hadiah.

Nila Pratiwi Ihsan mengakui mendapatkan uang dari hasil pemerasan sertifikat K3 di Kemnaker dengan jumlah bervariasi tiap bulannya.

Noel mengaku bersalah dalam kasus itu, tetapi mantan Wamenaker itu ingin melihat letak kesalahan yang dimaksud KPK dalam dakwaannya.

Sucipto mengaku dipaksa mengatakan hal tersebut saat menjalani proses pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Peristiwa layoff pada tahun lalu juga mengalami peningkatan dari 2024 yang tercatat sebesar 77.965 PHK.

Noel menampik bahwa dirinya akan mengajukan rehabilitasi hingga abolisi ke Presiden Prabowo Subianto.

Selain eks Wamenaker Noel Ebenezer, ada 10 orang tersangka lain yang akan diadili dalam persidangan yang sama.

KPK menduga, eks Sekjen Kemnaker era Menaker Hanif Dhakiri, Hery Sudarmanto, menampung uang hingga Rp12 M memakai rekening kerabatnya.

Buruh menyuarakan empat tuntutan, yakni revisi UMP DKI Jakarta 2026 hingga menolak rencana pilkada melalui DPRD.

Setelah pensiun sampai 2025, Heri diduga masih menerima aliran uang dari para Agen TKA.

Fani mendapatkan hukuman berupa permintaan maaf terbuka secara tertulis dan dibacakan di hadapan Pimpinan atau Pejabat Pembina Kepegawaian.

Iuran JKK–JKM yang sebelumnya sebesar Rp16.800 per bulan kini menjadi Rp8.400 per bulan.

Menjawab berbagai tantangan tersebut, sepanjang tahun 2025, Kemnaker telah melakukan sejumlah langkah penguatan sistem K3 nasional.

Hasil pelacakan terhadap aset rekening dari tersangka Noel Ebenezer cs ditemukan Rp200 miliar yang diduga berasal dari pemerasan sertifikasi K3.

Beberapa daerah memiliki gap atau jarak yang cukup jauh antara upah minimum dengan KHL, bahkan perbandingannya bisa mencapai dua kali lipat.

Cek kapan pengumuman UMP-UMK 2026 untuk daerah. Ketahui pula kisaran kenaikan UMP-UMK 2026.

Jika ada daerah dengan ekonomi negatif atau terkontraksi, Dependa dapat mempertimbangkan kenaikan UMP berdasarkan tingkat inflasi.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Pengupahan yang menjadi dasar penetapan UMP 2026 telah berada di meja Presiden Prabowo untuk ditandatangani.