Indeks Kemnaker

JPU menuturkan para pemberi kerja atau agen perusahaan pengurusan izin RPTKA yang tidak memberikan sejumlah uang maka pengajuan RPTKA tidak akan diproses.

Penetapan tersangka baru ini merupakan hasil pengembangan penyidikan.dugaan tindak pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker.

Keterangan dari dua saksi tersebut sangat dibutuhkan KPK untuk membuat perkara ini semakin terang.

Menaker berencana membentuk tim khusus yang menindaklanjuti usulan Purbaya sehingga dapat sinkron dengan aturan 'Magang Nasional' untuk lulusan kampus.

Simak perkiraan pengumuman UMP 2026, kenapa belum disampaikan hingga akhir November? Ketahui alasan pemerintah belum umumkan UMP.

Purbaya tekankan bahwa pemerintah juga perlu memikirkan cara menciptakan lapangan kerja bagi lulusan SMK.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tidak terkait dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

Program magang nasional ini, diketahui terbuka bagi lulusan baru atau fresh graduate baik dari jenjang sarjana (S1) maupun diploma 3 (D3).

Sanusi meminta kepada peserta yang belum terpilih agar lebih mempersiapkan diri dan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk mengikuti Magang Hub Batch III.

Kemnaker meraih predikat AA pada IRH 2025 & mencatat nilai 97 pada penilaian JDIH sebagai bukti komitmen reformasi birokrasi & transparansi regulasi.

Pemerintah mau memastikan proses kebijakan terselesaikan dengan baik, termasuk penetapan kebutuhan hidup layak hingga persoalan disparitas UMP.

KPK mengungkapkan bahwa total hasil pemerasan yang diterima oleh para tersangka dari Agen TKA mencapai Rp53 miliar.

Program lanjutan dari Magang Nasional yang dibuka pada bulan lalu tersebut akan secara resmi dimulai pada 25 November 2025.

Kementerian Ketenagakerjaan juga terus melakukan dialog untuk mendapatkan masukan dari serikat pekerja atau serikat buruh dan asosiasi pengusaha.

Heri Sudarmanto bungkam usai diperiksa penyidik KPK soal dugaan korupsi pengurusan RPTKA di Kemnaker.

Rencananya secara bertahap, pada 30 November 2025 nanti, ada 280 dari sekitar 2800 total pekerja terancam PHK oleh produsen ban asal Perancis tersebut.

Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Kemnaker dalam memperkuat budaya integritas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Konsultasi Publik ini digelar sebagai wujud keterbukaan pemerintah dalam proses penyiapan perumusan kebijakan.

Kunjungan bertujuan memastikan pelaksanaan pemagangan berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi peserta atau perusahaan.

Untuk Batch II, pemerintah menargetkan 80 ribu peserta lebih agar kesempatan magang berkualitas dapat merata di seluruh provinsi.