Indeks Kementerian Pupr

Jika SPM dapat dipenuhi, Jasa Marga dapat menaikkan tarif Tol Cipularang setelah lebih dari dua tahun tidak mengalami kenaikan.

Dengan pembukaan blokir anggaran, serapan anggaran Kementerian PU diharapkan dapat melonjak hingga 95-96 persen pada akhir 2025.

Pemerintah dan calon investor masih mendiskusikan penyelesaian masalah KPBU Tol Gilimanuk-Mengwi.

Dody menekankan bahwa budaya memilah dan memilih sampah sudah harus menjadi kewajiban, karena sampah perkotaan sudah tidak terbendung lagi.

Ketidaksinkronan regulasi KLH dan Kementerian PU menghambat keberlanjutan konservasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah hulu Cidanau.

Dody menegaskan bahwa asesmen ini bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya membangun pembelajaran bersama.

Dengan keahlian yang diperoleh, para santri diharapkan dapat secara mandiri dan bangga membangun serta memperbaiki fasilitas pesantren mereka sendiri.

Ponpes yang jadi sasaran audit adalah punya santri lebih dari 1.000 orang dan/atau memiliki bangunan empat lantai.

Preservasi jalan dan jembatan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan infrastruktur yang telah dibangun tetap dalam kondisi optimal.

Selain masalah kesadaran pengelola ponpes, pengurusan PBG jadi hal sulit bagi ponpes karena terkait isu biaya.

Langkah ini diambil sebagai respons langsung terhadap musibah yang terjadi di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo.

Dody mengaku banyak pondok pesantren tidak mengantongi izin bangunan karena minimnya kesadaran akan pentingnya perizinan tersebut.

Satuan Tugas (Satgas) Penataan Pembangunan Pesantren bakal mengecek gedung pondok pesantren yang rawan roboh.

Pembangunan JIAT merupakan strategi pemerintah untuk ketahanan pangan nasional dengan memanfaatkan sumber daya air tanah berkelanjutan.

Program padat karya membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Proyek ini menelan investasi mencapai Rp12,35 triliun yang sepenuhnya didanai badan usaha lewat skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Hingga akhir September 2025, anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp1,8 triliun.

Ini dilakukan sebagai respons tanggap darurat atas terputusnya akses transportasi akibat bencana banjir bandang.

Hingga September 2025, program ini telah menyerap 43.628 tenaga kerja, setara dengan 2.909.075 Hari Orang Kerja (HOK).

Kementerian PU terus mengebut pembangunan jaringan irigasi. Kali ini Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan penyelesaian jaringan irigasi Pidekso Wonogiri.