Indeks Kementerian Pupr

Hingga akhir September 2025, anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp1,8 triliun.

Ini dilakukan sebagai respons tanggap darurat atas terputusnya akses transportasi akibat bencana banjir bandang.

Hingga September 2025, program ini telah menyerap 43.628 tenaga kerja, setara dengan 2.909.075 Hari Orang Kerja (HOK).

Kementerian PU terus mengebut pembangunan jaringan irigasi. Kali ini Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan penyelesaian jaringan irigasi Pidekso Wonogiri.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen kementerian dalam penanganan darurat banjir bandang di Bengkulu.

Kementerian PU bahas implementasi Nota Kesepahaman dengan Kementerian Energi dan Infrastruktur UEA yang ditandatangani pada 2022 dan berlaku hingga 2027.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tim tersebut akan turun ke lapangan untuk menilai tingkat kerusakan secara mendetail, sehingga proses perbaikan dapat segera dimulai.

Meski begitu, Kementerian PU masih memiliki tanggung jawab menyelesaikan sejumlah proyek MYC yang pendanaannya sudah terikat.

Kementerian PU awalnya memperoleh alokasi Rp110,95 triliun untuk 2025. Namun terjadi pemangkasan sebesar Rp37,19 triliun.

Saat ini, nilai ICOR nasional menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 6,47.

Tak hanya mencopot lima ASN, Dody juga mencopot dua orang pejabat di atasnya atas kasus yang menyebabkan kerugian negara ini.

Dody mengatakan, perkembangan pembangunan sekolah rakyat yang digunakan juli saat ini sudah mencapai 80-88 persen dan bisa dipakai tahun ajar 2025/2026.

Dody menunggu restu Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi semua struktur Kementerian PU dari pejabat eselon I dan PPK usai kejadian OTT KPK.

Kejati NTT akan memeriksa Wamen PU, Diana Kusumastuti, terkait dugaan korupsi pembangunan rumah khusus eks pejuang Timor Timur (Timtim).

Ruas jalan tol Yogyakarta-Bawen digadang sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan konektivitas di wilayah segitiga emas Joglosemar.

KPK telah mendapatkan informasi terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan salah satu pejabat Kementerian PU dengan modus meminta uang pegawai untuk pribadi.

Banyak proyek mangkrak hingga kasus gagal bayar, DPR minta Kementerian PU kaji ulang keterlibatan BUMN Karya di proyek irigasi.

Komisi V menyayangkan Kementerian PU belum melaporkan surat dari Kementerian Keuangan ke DPR yang berisi tentang persetujuan pembukaan anggaran.

Aturan tersebut menyatakan pencabutan dilakukan karena OIKN sudah terbentuk sehingga tidak diperlukan Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN.