Indeks Kejaksaan Agung Ri

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp74,7 triliun sepanjang tahun 2023.

Tersangka Achsanul Qosasi dan Sadikin Rusli mengembalikan uang senilai 2.021.000 dolar AS (Rp31,4 miliar) ke Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengimbau kepada insan adhyaksa agar tidak mencoreng muruah kejaksaan dengan berpihak kepada paslon tertentu di Pemilu 2024.

Kejaksaan Agung mendorong upaya-upaya pendampingan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur BTS 4G agar proyek dapat dilakukan tepat waktu.

Surat pemanggilan dikirim kepada anggota BPK Achsanul Qosasi usai Presiden Joko Widodo mengizinkan pemeriksaan tersebut.

Anggota BPK Achsanul Qosasi menyatakan siap memenuhi panggilan penyidik Kejagung.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung juga menuntut terdakwa Irwan Hermawan membayar uang pengganti senilai Rp7 miliar.

Akar masalah dari dana pensiun BUMN terjadi disebut karena mismanajemen, mulai dari soal rasio kecukupan dana hingga talent pengelola dana pensiun.

Kementerian Perdagangan menghormati upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Kejagung masih menghitung kerugian negara akibat perkara korupsi proyek jalur Kereta Api Besitang-Langsa periode 2017-2023.

Kejagung menangkap Tenaga Ahli Kominfo, Walbertus Natalius Wisang usai bersaksi di Pengadilan Tipikor dalam perkara korupsi BTS Kominfo.

Jampidsus Kejagung menetapkan Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama, Sofiah Balfas (SB) sebagai tersangka dugaan korupsi Tol Layang MBZ.

Semestinya kasus korupsi tetap diproses bila alat buktinya cukup, tidak peduli apakah jelang pemilu atau tidak.

Ismail Thomas ditahan atas dugaan korupsi pemalsuan dokumen perusahaan tambang di PT Sendawar Jaya, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Enam WNI korban perdagangan orang di Thailand akan dipulangkan ke Indonesia dalam waktu dekat sambil menunggu proses keimigrasian.

Pemanggilan Airlangga Hartarto oleh Kejagung sebagai saksi kasus CPO memunculkan pertanyaan "bagaimana dengan elektabilitas Golkar?"

Pemeriksaan Airlangga Hartarto ini terjadi di tengah gonjang-ganjing isu desakan Munaslub Golkar dan mengganti Airlangga.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).

Menkominfo Budi Arie Setiadi akan menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengawasi proyek BTS 4G agar kejadian korupsi tidak terulang.