Indeks Kejaksaan Agung Ri

Kejaksaan Agung dinilai tidak menjalankan proses hukum yang fair dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama. Terhitung hanya tiga hari setelah menerima berkas penyidikan dari polisi, pihak kejaksaan menyatakan penyidikan polisi sudah P-21 dan kemudian melanjutkannya ke pengadilan. Padahal berkas Ahok mencapai 826 halaman.

Penugasan para jaksa dalam mengawal dan mengamankan proyek infrastruktur berpotensi menurunkan capaian kinerja mereka. Jika pada tahun 2015 kinerja penyidikan pidsus dari Kejagung hingga Kejari mencapai 1.717 perkara, kini hingga September 2016 baru mencapai 1.200 perkara.

Jaksa Agung pernah mengajukan anggaran Rp63,6 miliar ke Komisi III DPR untuk operasional keterlibatan jaksa dalam mengawal dan mengamankan proyek pembangunan infrastruktur. Padahal jika memanfaatkan BPK atau BPKP, tidak perlu ada lagi pengeluaran negara.

Para jaksa mendapat tugas baru sebagai pengawal dan pengaman proyek infrastruktur pemerintah mulai dari pusat hingga daerah. Tujuannya, meminimalisir terjadinya penyelewengan. Namun, keterlibatan para jaksa di dalam berbagai proyek pembangunan justru dikhawatirkan memunculkan konflik kepentingan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Maruli Hutagalung, adalah salah satu sosok yang paling berperan atas ditahannya Dahlan Iskan atas kasus korupsi PT PWU

Pemerintah minimal harus menggelontorkan Rp200 juta untuk satu eksekusi. Ongkos mahal ini tak berpengaruh meredam kasus pidana, termasuk peredaran narkoba.

Akses informasi pelaksanaan eksekusi terhadap empat terpidana mati terkesan ditutup-tutupi oleh Kejaksanaan Agung. Atas tertutupnya akses informasi tersebut, Jaksa Agung HM Prasetyo berdalih agar eksekusi dapat berjalan tertib, aman, dan lancar.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengakui kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan Agung semakin berkurang dikarenakan masih banyak jaksa yang terjerat kasus hukum, mulai dari kasus penyalahgunaan narkoba hingga korupsi.