Indeks Kejagung Ri

Penyidik melimpahkan berkas perkara Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan dua tersangka lain dalam kasus korupsi penghapusan red notice, Jumat (16/10/2020).

Kejagung melimpahkan dua berkas perkara Djoko Tjandra dalam kasus korupsi pengurusan fatwa MA dan kasus red notice ke Kejari Jakpus.

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan bukti percakapan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dengan Anita Kolopaking ke KPK.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung menonaktifkan sejumlah pejabat yang diduga bertanggungjawab atas kebakaran di Kejagung.

Penyidik Kejagung resmi melimpahkan berkas perkara tersangka korupsi dan TPPU Pinangki Sirna Malasari ke JPU Kejari Jakarta Pusat.

KPK menaggapi tudingan ICW soal takut mengambil alih penanganan kasus Djoko Tjandra dari tangan Polri dan Kejagung.

Kejaksaan Agung memeriksa anak mantan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Ronnie F. Sompie sebagai saksi perkara Djoko Tjandra.

Pengambilalihan kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari kepada lembaganya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kejagung menyebutkan ada dugaan tindak pencucian uang oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus Djoko Tjandra.

Dua tim melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung.

Terpidana kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra, diserahkan ke Kejaksaan Agung dan ditahan di Rutan cabang Salemba di Rutan Bareskrim Polri.

ICW mengkritik kinerja Kejaksaan Agung yang tidak mampu menangkap buronan korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra.

Polisi siap bantu Kejaksaan Agung tangkap terpidana korupsi pengalihan (cessie) tagihan Bank Bali, Djoko Tjandra.

Kejagung merampas aset mantan Direktur Utama PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno senilai Rp97 miliar.

Jaksa Agung ST Burhanduddin akan mengevaluasi metode penuntutan atas kasus terduga makar akibat pengibaran bendera oleh warga Papua di Balikpapan dan kasus penyerangan Novel.

Menkopolhukam Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menggantungkan kasus dan bermain opini dalam penanganan kasus.

Komnas HAM menilai kasus dugaan pelanggaran HAM Paniai potensial mandek mengingat narasi yang berulang usai Kejagung mengembalikan berkas.

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan pelantikan tersebut telah melalui serangkaian seleksi.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan segera melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi Jiwasraya ke Jaksa Penuntut Umum.

Rapat sengaja digelar tertutup dengan tujuan agar penyidik tak ragu-ragu menyampaikan apa saja hasil temuan kepada para wakil rakyat.