Indeks Kebijakan Satu Peta

Menurut Airlangga, kebijakan satu peta adalah bagian dari Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS yang berkaitan erat dengan tata ruang.

Tak hanya menerima Buku Putih Kebijakan Satu Peta dari Menko Bidang Perekonomian, Prabowo juga selalu diikutsertakan dalam hampir seluruh rapat kabinet. 

Kebijakan Satu Peta dirancang sebagai bentuk keberlanjutan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan.

Dua daerah ini dipilih dengan melihat besarnya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Terdapat 595,22 ribu hektare ketidaksesuaian izin dan/atau hak atas tanah.

Tumpang tindih lahan memicu konflik agraria dan ketidakpastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Sepanjang 2018, ada 410 konflik agraria dengan luasan wilayah lebih dari 807 ribu hektare

Intergovernmental Panel on Climate Change PBB meramalkan penduduk bumi hanya punya waktu hingga 2030 untuk mencegah dampak krisis iklim

DKI Jakarta dinilai darurat bencana sehingga perlu mendasarkan pada peta kebencanaan menjadi dasar pembangunan infrastruktur.

Pemerintah dinilai perlu melakukan sosialisasi terkait kebijakan satu peta atau one map policy.

Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama BIG Wiwin Ambarwulan menyampaikan bahwa kebijakan satu peta atau one map policy masih perlu untuk terus dikaji dan dikembangkan.

Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) Muhtadi Ganda Sutrisna menyampaikan data-data tentang kebencanaan yang dikumpulkan BIG kedepannya menjadi dasar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Kemenko Perekonomian dan LAPAN bekerja sama untuk mempercepat implementasi Kebijakan Satu Peta dan sejumlah program prioritas nasional. 

Menko Luhut Binsar Panjaitan menyatakan sistem Online Single Submission (OSS) memperkecil peluang terjadinya kasus suap terkait dengan perizinan. 

Kebijakan Satu Peta dinilai bisa mengancam hak warga di kasus konflik kepemilikan lahan jika pemerintah tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Presiden Joko Widodo menyatakan Kebijakan Satu Peta bisa bermanfaat memangkas persyaratan dalam perizinan investasi.  

“Kebijakan Satu Peta inilah yang akan dijadikan dasar perencanaan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan,” ujar Jokowi.

Rapat koordinasi terus dilakukan. Sudah banyak simpul jaringan. Provinsi sudah semua. Kementerian yang belum, Kemenhan," ujar Kepala Badan Infrastruktur Geospasial, Hasanuddin Z Abidin

Melalui Kebijakan Satu Peta, saat ini telah teridentifikasi sejumlah permasalahan tumpang tindih di Kalimantan, di antaranya permasalahan tumpang tindih terkait pemanfaatan hutan, Sumber Daya Alam, dan perizinan.