Menurut Airlangga, kebijakan satu peta adalah bagian dari Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS yang berkaitan erat dengan tata ruang.
Tak hanya menerima Buku Putih Kebijakan Satu Peta dari Menko Bidang Perekonomian, Prabowo juga selalu diikutsertakan dalam hampir seluruh rapat kabinet.
Dua daerah ini dipilih dengan melihat besarnya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Terdapat 595,22 ribu hektare ketidaksesuaian izin dan/atau hak atas tanah.
Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama BIG Wiwin Ambarwulan menyampaikan bahwa kebijakan satu peta atau one map policy masih perlu untuk terus dikaji dan dikembangkan.
Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) Muhtadi Ganda Sutrisna menyampaikan data-data tentang kebencanaan yang dikumpulkan BIG kedepannya menjadi dasar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Kebijakan Satu Peta dinilai bisa mengancam hak warga di kasus konflik kepemilikan lahan jika pemerintah tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam program tersebut.
Rapat koordinasi terus dilakukan. Sudah banyak simpul jaringan. Provinsi sudah semua. Kementerian yang belum, Kemenhan," ujar Kepala Badan Infrastruktur Geospasial, Hasanuddin Z Abidin
Melalui Kebijakan Satu Peta, saat ini telah teridentifikasi sejumlah permasalahan tumpang tindih di Kalimantan, di antaranya permasalahan tumpang tindih terkait pemanfaatan hutan, Sumber Daya Alam, dan perizinan.