Indeks Kebijakan Satu Peta
Jokowi Sebut 77,3 Juta Hektare Lahan RI Tumpang Tindih Kepemilikan
Tumpang tindih lahan memicu konflik agraria dan ketidakpastian hukum dalam berusaha di Indonesia.
Mengurai Benang Kusut Konflik Lahan
Sepanjang 2018, ada 410 konflik agraria dengan luasan wilayah lebih dari 807 ribu hektare
Krisis Iklim, Satu Peta, dan Kita
Intergovernmental Panel on Climate Change PBB meramalkan penduduk bumi hanya punya waktu hingga 2030 untuk mencegah dampak krisis iklim
Jakarta Perlu Pakai Peta Bencana Jadi Dasar Bangun Infrastruktur
DKI Jakarta dinilai darurat bencana sehingga perlu mendasarkan pada peta kebencanaan menjadi dasar pembangunan infrastruktur.
BIG: Perlu Ada Sosialisasi Kebijakan Satu Peta ke Semua Instansi
Pemerintah dinilai perlu melakukan sosialisasi terkait kebijakan satu peta atau one map policy.
BIG Masih Perlu Persempit Skala Satu Peta Nasional
Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerjasama BIG Wiwin Ambarwulan menyampaikan bahwa kebijakan satu peta atau one map policy masih perlu untuk terus dikaji dan dikembangkan.
BIG Buat Peta Bencana Dijadikan Dasar Pembangunan Infrastruktur
Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) Muhtadi Ganda Sutrisna menyampaikan data-data tentang kebencanaan yang dikumpulkan BIG kedepannya menjadi dasar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Percepat Kebijakan Satu Peta, Kemenko Perekonomian Gandeng LAPAN
Kemenko Perekonomian dan LAPAN bekerja sama untuk mempercepat implementasi Kebijakan Satu Peta dan sejumlah program prioritas nasional.
Menko Luhut Klaim OSS Bisa Cegah Kasus Seperti Meikarta Terulang
Menko Luhut Binsar Panjaitan menyatakan sistem Online Single Submission (OSS) memperkecil peluang terjadinya kasus suap terkait dengan perizinan.
KPA Nilai Kebijakan Satu Peta Berpotensi Melanggar Hak Warga
Kebijakan Satu Peta dinilai bisa mengancam hak warga di kasus konflik kepemilikan lahan jika pemerintah tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam program tersebut.
Jokowi Sebut Satu Peta Bisa Buat Investasi Tak Perlu Izin Lokasi
Presiden Joko Widodo menyatakan Kebijakan Satu Peta bisa bermanfaat memangkas persyaratan dalam perizinan investasi.
Pemerintah Luncurkan Kebijakan Satu Peta Hari Ini, Apa Manfaatnya?
“Kebijakan Satu Peta inilah yang akan dijadikan dasar perencanaan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan,” ujar Jokowi.
Diluncurkan Agustus Ini, Kebijakan Satu Peta Masih Hadapi Kendala
Rapat koordinasi terus dilakukan. Sudah banyak simpul jaringan. Provinsi sudah semua. Kementerian yang belum, Kemenhan," ujar Kepala Badan Infrastruktur Geospasial, Hasanuddin Z Abidin
Kebijakan Satu Peta Siap Diresmikan pada Agustus Mendatang
Melalui Kebijakan Satu Peta, saat ini telah teridentifikasi sejumlah permasalahan tumpang tindih di Kalimantan, di antaranya permasalahan tumpang tindih terkait pemanfaatan hutan, Sumber Daya Alam, dan perizinan.