Indeks Kasus Munir

Muchdi Pr pernah jadi tersangka dan diadili di PN Jaksel dengan dakwaan pembunuhan berencana atau turut serta melakukan pembunuhan terhadap Munir.

Tim ad hoc dari telah mengumpulkan dokumen, memeriksa saksi, dan berkoordinasi lintas instansi soal dugaan pelanggaran HAM berat kasus pembunuhan Munir.

Setidaknya, ada empat poin dalam perkembangan penyelidikan kasus pembunuhan Munir.

7 September 2024 menandai dua dekade pembunuhan aktivis yang gigih memperjuangkan hak asasi manusia, Munir Said Thalib.

Kendala kasus kematian Munir tak kunjung rampung yaitu adanya saksi yang sudah meninggal hingga keterbatasan dokumen.

Menurut komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, saat ini pihaknya terus melakukan penyelidikan kasus tersebut. Namun, penanganannya dilakukan secara tertutup.

Usman mengakui Komnas HAM menanyakan seputar peran Pollycarpus dan peran orang lain di tempat kejadian perkara kematian Munir.

Komnas HAM memutuskan penyelidikan kasus pembunuhan Munir oleh tim ad hoc akan terus dilanjutkan tahun depan.

Isu Muchdi PR terkait dalang pembunuhan Munir, Sekjen Sekjen Partai Berkarya, Badaruddin Andi menyebut bisa jadi adalah serangan fajar jelang Pemilu 2024.

Kronologi kasus pembunuhan Munir dan viral dalang pembunuhan versi Bjorka.

Komnas HAM dinilai urung menunjukkan langkah yang konkret dan signifikan menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat.

Salah satu contoh pelanggaran HAM di Indonesia adalah kasus pembunuhan aktivis Munir.

Saat penyerahan Laporan Akhir TPF Munir, dokumen langsung diserahkan ke Presiden SBY oleh Ketua TPF tanpa melalui administrasi persuratan di Kemensetneg.

Hingga akhir hayat, predikat pembunuh Munir melekat pada Pollycarpus. Kematian Polly menyisakan pertanyaan besar: Mengapa Munir dibunuh?

Kasus Munir di era Jokowi mandek. Dokumen TPF dinyatakan hilang; Polly, eksekutor pembunuhan, baru saja meninggal.

Pollycarpus sebagai pelaku lapangan dinilai mempunyai informasi terkait pembunuhan Munir.

Munir Said Thalib meninggal diracun pada 7 September 2004 lalu. Ia adalah seorang pembela HAM. Berikut kisahnya.

Museum Hak Asasi Manusia (HAM) Munir akan dibangun di Kota Batu, Jawa Timur, diharapkan dapat menjadi wadah edukasi terkait HAM meski kasus hukumnya sendiri malah menggantung.

Jusuf Kalla mengingatkan kepada pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus HAM dalam negeri dengan baik.

Moeldoko menyatakan bahwa dukungan dari Wakil Ketua Umum Partai Berkarya Jenderal (Purn) Muchdi PR kepada paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin tidak perlu dipermasalahkan.