Indeks Kasus Dugaan Penistaan Agama

Setelah menjalani pemeriksaan sebagai terlapor di Mabes Polri Jakarta, Senin (7/11/2016) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), enggan memberi keterangan tentang pemeriksaan adirinya terkait dugaan penistaan agama. Sementara anggota fraksi PDI Perjuangan DPR percaya Kepolisian Indonesia bekerja profesional dan sesuai dengan kaidah hukum dalam kasus yang melibatkan calon gubernur usungan partainya tersebut.

Anggota partai PDI Perjuangan menilai langkah Kepolisian Indonesia membuka gelar perkara dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama sebagai wujud sikap kehati-hatian penyidik dalam memproses ada atau tidak suatu dugaan atau indikasi pidana seperti yang dilaporkan.

Pengunggah video berisi ucapan calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang petikan salah satu ayat suci Al Quran yang kemudian diartikan sebagai tindakan penghinaan terhadap Islam oleh publik menegaskan tidak melakukan proses edit apalagi memotong video tersebut.

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif atau Buya Syafii menilai Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak melecehkan Alquran.

Ahmad Dhani telah dilaporkan para relawan Jokowi ke Polda Metro Jaya karena dituding menghina presiden saat demo 4 November. Terkait pelaporan itu, jubir tim pemenangan Ahok-Djarot Ruhut Sitompul pun meminta kepolisian menindak tegas musisi tersebut.

Ketua Umum HMI Mulyadi P Tamsir diagendakan dalam pemeriksaan terkait demo 4 November yang berujung ricuh. Penyidik Polda Metro Jaya memanggil Mulyadi sebagai saksi.

Jokowi menginstruksikan agar gelar perkara kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Ahok dihelat secara terbuka untu menghindari prasangka. Dengan begitu, publik dapat mengetahui kejernihan kasus itu.

Buni Yani pengunggah potongan rekaman video Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat mengutip Alquran Surat Al Maidah 51 dipastikan akan diperiksa kepolisian.

Selain akan meminta keterangan dari Ketua MUI, KH Maruf Amin, Bareskrim Polri juga memanggil kembali Mudzakir, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, juga sebagai saksi ahli.

Wimar Witoelar selaku mantan juru bicara kepresidenan era Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid menilai Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hanya dihasut oleh orang dengan transkripan yang salah dan berbeda dengan ucapan aslinya. Kesimpulannya, menurut dia, Ahok tidak menistakan agama.

Saat menyampaikan pidato di hadapan ribuan warga Kepulauan Seribu pada HUT Golkar ke-52 di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menilai kepemimpinan duo Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mampu menyejahterakan masyarakat setempat.

Jokowi memerintahkan agar perkara kasus dugaan penistaan dan penghinaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama dilakukan secara terbuka kepada publik dan live. Agar publik dapat mengetahui kejernihan kasus tersebut.

Seorang pengunjuk rasa melintas dekat kobaran api saat unjuk rasa 4 November di Jakarta. Aksi menuntut pemerintah untuk mengusut dugaan penistaan agama berakhir bentrok.

Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama tentang Al Maidah ayat 51 telah memicu kontroversi. Demo akbar pada 4 November untuk menuntut proses hukum terhadap Ahok dipercepat. Beragam kabar muncul di masyarakat dan memicu kekhawatiran akan pecahnya demo yang bisa berubah menjadi aksi anarkis.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memantau unjuk rasa 4 November di sisi barat Istana Merdeka.

Sejumlah pengunjuk rasa dari berbagai ormas Islam melakukan aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Mereka menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas kasus penistaan agama.

Ribuan orang memadati kawasan Bundaran Air Mancur Bank Indonesia sebelum menuju ke depan Istana Merdeka di Jakarta. Mereka menuntut pemerintah untuk mengusut kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sejumlah toko tutup di pusat perbelanjaan elektronik Glodok City meski pengamanan kawasan ibu kota diperketat terkait aksi unjuk rasa 4 November yang menuntut pengusutan dugaan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama.

Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan diproses secara hukum yang tegas dan cepat. Lebih lanjut Wapres mengatakan bahwa proses hukum tersebut akan diselesaikan dalam waktu dua pekan. Hal itu disampaikan Wapres usai berdialog dengan perwakilan pengunjuk rasa di kantor Wapres di Jakarta, Jum'at (4/11/2016).

Massa dan kendaraan memadati kawasan Masjid Istiqlal jelang pelaksanaan aksi 4 November di Jakarta. Aksi yang diikuti ribuan pengunjuk rasa itu menuntut kepastian hukum terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama.