Indeks Kasus Dugaan Penistaan Agama

Darmin Nasution selaku Menteri Koordinator bidang Perekonomian menyatakan tidak khawatir jika rencana sejumlah organisasi kemasyarakatan mengadakan aksi massa pada Jumat (4/11/2016) besok akan berdampak serius pada ekonomi nasional.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meminta para guru untuk tidak mengabaikan kewajibannya untuk mengajar seperti biasa dengan mengikuti demo pada 4 November.

Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa sudah sepantasnya umat muslim untuk menerima permohonan maaf dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait dugaan penistaan agama sebab sudah ada komitmen penegakan hukum dari Presiden Joko Widodo.

Calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan diperiksa Senin pekan depan terkait dengan dugaan penistaan agama. Penyidik Bareskrim Polri mengatakan akan meminta keterangan Ahok sebagai saksi.

Sumarsono selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk tidak terpancing emosi selama berada di lapangan untuk mengawal jalannya Pilkada DKI 2017. Sementara itu Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar meminta masyarakat bersabar atas kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, sebab penyelidikan terus berjalan.

Rizieq Shihab diperiksa sebagai saksi ahli agama dari pihak pelapor yaitu FPI DKI Jakarta terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama.

UGM dan UI membantah keterlibatannya dalam demonstrasi 4 November. Terkait pencatutan logo kedua universitas itu dalam poster aksi 4 November, hal itu dilakukan secara ilegal dan tanpa izin pimpinan universitas.

Anggota Fraksi PDIP Charles Honoris menilai pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok adalah bentuk intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Gus Ipul selaku Wakil Gubernur Jawa Timur dan salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), membolehkan kadernya ikut aksi demontrasi 4 November mendatang, namun ia meminta untuk tidak membawa aribut Nahdlatul Ulama.

Kendati sejumlah tokoh ormas Islam telah bertemu Presiden pada sehari lalu, demonstrasi untuk menuntut penyelidikan kasus dugaan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Thaja Purnama tetap akan digelar.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menilai presiden adalah pimpinan lembaga eksekutif sedangkan penanganan kasus hukum Ahok adalah kewenangan yudikatif. Jika presiden terlibat dalam penanganan kasus hukum maka itu sudah dianggap intervensi yang bertentangan dengan undang-undang.

Kapolri Tito Karnavian menyatakan bahwa tuntutan demonstran untuk memenjarakan Ahok tidak tepat. Sebabnya, penanganan kasus hukum Ahok adalah kewenangan yudikatif.

Habib Rizieq telah dipersilakan oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menjadi saksi ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Ahok. Menurut Tito, Polri akan menampung kesaksian Habib untuk melengkapi keterangan dalam pengusutan kasus tersebut.

Susilo Bambang Yudhoyono meminta aparat hukum untuk memproses kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama untuk meredam gejolak demonstrasi pada 4 November nanti.

KH Nasaruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta menghimbau kepada para peserta demonstrasi tanggal 4 November 2016 mendatang untuk jangan berbuat kerusakan terhadap hal-hal yang tak perlu. Ia juga mengingatkan agar senantiasa menjaga persatuan, jangan menimbulkan aksi-aksi yang berujung pada perpecahan, dan selalu taat aturan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk dilanjutkan melalui proses yang terhormat dan proporsional. Jokowi juga berjanji tak akan melakukan intervensi dalam kasus tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang.

Sedikitnya 28 kompi atau sekitar 2.800 personel Brimob dari berbagai Polda disiapkan guna mengamankan aksi demonstrasi 4 November 2016 terkait dugaan penistaan agama.

Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan mengintervensi kepolisian dalam penanganan kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan agar penanganan kasus dugaan penistaan agama oleh Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dilakukan melalui proses hukum yang terhormat, proporsional, dan berjanji tak akan melakukan intervensi.